Di tengah perang Iran, perhatian sekutu NATO kembali tertuju ke Jerman karena posisi negara itu masih menjadi salah satu penyangga utama militer Amerika di Eropa. Namun justru pada saat Washington dan Berlin sama-sama berhadapan dengan tekanan baru, hubungan keduanya terlihat makin tegang dan penuh sinyal saling uji.
Jumlah pasukan AS yang masih ditempatkan di Jerman membuat setiap perubahan kebijakan dari Washington langsung berdampak politis. Dengan sekitar 36.000 tentara AS di sana, Jerman tetap menjadi salah satu lokasi penugasan luar negeri terbesar bagi militer Amerika, sekaligus simpul penting bagi operasi ke Timur Tengah.
Salah satu titik paling sensitif adalah Ramstein, instalasi AS paling menonjol di Eropa. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat operasi drone, tempat data dan sinyal video dikirim lewat satelit dan serat optik agar pilot di AS bisa menjalankan serangan, sekaligus menjadi hub transit global untuk pasukan dan perlengkapan militer.
Kedekatan Ramstein dengan Landstuhl Regional Medical Center juga menambah bobot strategis lokasi itu. Di fasilitas tersebut, personel AS yang terluka dalam perang Iran dirawat, sementara di Stuttgart, AS menempatkan markas European Command dan Africa Command, termasuk markas US Marine Forces Europe and Africa.
Di tengah peran itu, isu penarikan pasukan justru memunculkan kegelisahan baru. Donald Trump mengumumkan pemindahan 5.000 tentara AS dari tanah Jerman, dan langkah itu diperkirakan mencakup satu brigade Stryker yang sekarang ditempatkan di Vilseck, Bavaria.
Bagi sebagian pihak, rencana itu bukan kejutan penuh karena Trump juga pernah menyinggungnya pada 2020. Kementerian pertahanan Jerman bahkan menyebut langkah tersebut “dapat diperkirakan”, sementara Friedrich Merz meredam kesan dramatis dari keputusan itu.
Ketegangan politik sebelumnya sudah membesar setelah Merz melontarkan komentar yang menyebut Washington “dipermalukan” karena gagal mencapai kesepakatan dengan Teheran. Ia juga menilai Trump tidak punya strategi, dan pernyataan itu memicu perdebatan sengit di kedua sisi Atlantik.
Yang lebih mengkhawatirkan Berlin adalah kemungkinan terganggunya rencana pengerahan senjata jarak jauh di wilayahnya. Pada Senin, kementerian pertahanan Jerman mengatakan belum ada “pembatalan definitif” dari AS atas rencana pengerahan batalion dengan rudal jelajah Tomahawk dan rudal SM-6.
Rencana tersebut sebelumnya mencakup pengerahan berkala kemampuan tembakan jarak jauh di Jerman mulai 2026. Karena jangkauannya jauh, sistem itu dapat menghantam target jauh di dalam wilayah Rusia, sehingga statusnya menjadi isu keamanan yang sangat sensitif.
Roger Wicker dan Mike Rogers, yang memimpin komite layanan bersenjata Senat dan DPR AS, menyatakan “keprihatinan serius” atas penarikan pasukan. Meski begitu, sejumlah analis menilai dampak operasionalnya mungkin terbatas karena jumlah pasukan akan kembali mendekati level sebelum invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.
Di sisi lain, Jerman tidak hanya memikirkan kedekatan dengan Washington, tetapi juga arah baru pertahanan Eropa. Pemerintah Jerman menegaskan bahwa pengembangan sistem sendiri di Eropa dan Jerman harus dipercepat, dan Berlin juga sudah menyatakan niat untuk memiliki tentara konvensional terkuat di benua itu pada 2039.
Langkah itu ditopang lonjakan anggaran pertahanan yang sangat besar. Belanja pertahanan Jerman naik dari 47 miliar euro, atau sekitar 1,3 persen dari PDB, pada 2021 menjadi 108 miliar euro saat ini, naik sekitar 130 persen.
Kenaikan itu dipercepat oleh ancaman Trump untuk menarik diri dari NATO dan cara pemerintahannya menangani perang Ukraina yang dinilai tidak menentu. Dominik Tolksdorf dari German Council on Foreign Relations mengatakan langkah Washington tidak terlalu mengejutkan karena sejalan dengan penataan ulang kebijakan keamanan dan pertahanan AS dalam National Defense Strategy Januari 2026.
Meski begitu, ia menilai kegagalan menempatkan Tomahawk di Jerman jauh lebih serius. Alasannya, Eropa belum memproduksi rudal jelajah dengan jangkauan setara, sehingga celah kemampuan itu tetap besar jika rencana AS benar-benar berubah.
Kekhawatiran di Berlin juga diperkuat oleh situasi politik dalam negeri. Harga energi tinggi setelah penutupan Selat Hormuz menekan pemilih, sementara tingkat persetujuan Merz turun tajam di saat industri Jerman masih lemah setelah invasi Rusia ke Ukraina memutus akses ke gas murah.
Pelemahan itu diperburuk oleh sabotase pipa Nord Stream pada 2022, dan sektor otomotif Jerman juga tertinggal dalam transisi global ke kendaraan listrik. Dalam situasi seperti ini, Tolksdorf menilai Merz ingin konflik segera berakhir karena frustrasi dengan apa yang ia lihat sebagai minimnya arah strategis dari pemerintahan Trump.
Sementara itu, Berlin juga ikut terseret ke perdebatan soal netralitas ketika mengirim sebuah kapal pemburu ranjau dan satu kapal pengisian logistik ke Mediterania untuk menuju Selat Hormuz. Pemerintah Jerman menyebut kapal itu hanya akan ikut operasi membersihkan jalur pelayaran sempit setelah permusuhan berakhir.
Langkah tersebut menuai kritik dari dalam negeri. Lea Reisner dari Partai Kiri menilai pemerintah Jerman tidak bisa mengaku netral sambil menyediakan infrastruktur militer dan dukungan logistik bagi konflik itu, sedangkan Jürgen Hardt dari CDU menyebut misi tempur di Selat Hormuz “di luar pertanyaan” bagi Jerman.
Hardt menambahkan bahwa keterlibatan militer di selat itu memerlukan mandat internasional dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Ia juga mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai skenario pengerahan, meski mengakui bahwa kemitraan transatlantik kini sedang menjalani “stress test”.
Di tingkat yang lebih luas, perang Iran justru mempercepat dorongan Eropa menuju kemandirian militer. Sejumlah negara Eropa lain mulai membatasi keterlibatan mereka dalam serangan AS, sementara Jerman belum mengambil langkah serupa, sehingga hubungan Washington dan Berlin kini bukan lagi sekadar beda pandangan, melainkan ujian langsung bagi arah keamanan NATO.
