Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan total Rp 985,19 miliar untuk membangun sekaligus merehabilitasi jaringan irigasi di wilayah itu. Dana besar ini diarahkan untuk merapikan pasokan air pertanian yang selama puluhan tahun memicu ketegangan antarpetani.
Di Kabupaten Lebak, dampak persoalan itu terasa paling nyata. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak, Abeng, menyebut irigasi hampir tidak diperhatikan selama sekitar 30 tahun dan perebutan air dari Bendung Cikoncang Ketapang kerap terjadi.
Ketegangan yang lama membayangi musim tanam
Abeng mengatakan, keributan paling sering muncul pada masa tanam II. Petani yang tidak kebagian air marah, sementara yang mendapat giliran pun tetap cemas karena pasokan belum tentu cukup.
“Kalau dulu setiap MT (masa tanam) II selalu ribut soal air. Yang tidak kebagian air marah, yang kebagian juga khawatir. Itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an,” katanya, Rabu (15/7/2026).
Masalah yang berlangsung lama itu kemudian masuk dalam agenda percepatan pembangunan jaringan irigasi setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
APBN dan APBD bergerak serempak
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, mengatakan sinergi pendanaan dari APBN dan APBD mulai menunjukkan hasil nyata. Menurut dia, total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025-2026 mencapai sekitar Rp 985,19 miliar.
Dari jumlah itu, Rp 911,98 miliar berasal dari APBN dan Rp 73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten. Komposisi tersebut, kata Arlan, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah sama-sama mendorong pemulihan infrastruktur air di salah satu lumbung pangan Indonesia.
| Sumber Dana | Nilai | Periode |
|---|---|---|
| APBN | Rp 911,98 miliar | 2025-2026 |
| APBD Provinsi Banten | Rp 73,21 miliar | 2025-2026 |
| Total | Rp 985,19 miliar | 2025-2026 |
Rincian pekerjaan yang sudah dan sedang berjalan
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp 48,91 miliar dari APBD untuk tujuh paket rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Paket itu mencakup DI Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui APBN 2025 menyiapkan sekitar Rp 521,28 miliar untuk rehabilitasi 12 daerah irigasi di Banten. Daerah tersebut meliputi DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.
| Tahun | Program | Nilai | Rincian |
|---|---|---|---|
| 2025 | APBD Provinsi Banten | Rp 48,91 miliar | 7 paket pekerjaan |
| 2025 | APBN | Rp 521,28 miliar | 12 daerah irigasi |
| 2026 | APBD Provinsi Banten | Rp 24,30 miliar | Bendung Irigasi Cisiih, Irigasi Cilampe, normalisasi dan rehabilitasi di Desa Pangkalan, Teluknaga |
| 2026 | APBN | Rp 390,70 miliar | 9 daerah irigasi |
Untuk 2026, Pemerintah Provinsi Banten kembali menyiapkan Rp 24,30 miliar melalui APBD. Dana itu dipakai untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.
Adapun pemerintah pusat melalui APBN 2026 menyiapkan Rp 390,70 miliar untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi. Daerah yang masuk program itu ialah Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.
Bagi petani di Banten, deretan proyek tersebut bukan sekadar angka anggaran. Perubahan itu menjadi harapan agar rebutan air yang selama ini membebani musim tanam bisa perlahan berakhir dan pasokan air pertanian menjadi lebih tertata.
