Bantuan pemulihan untuk Aceh kini bergerak lewat jalur antardaerah dengan nilai besar. Sumatera Utara dan Sumatera Barat bersama-sama menghimpun Rp287 miliar untuk daerah-daerah di Aceh yang masih terdampak bencana hidrometeorologi.
Skema ini membuat dukungan tidak berhenti pada solidaritas, tetapi masuk ke mekanisme hibah yang bisa disalurkan lebih cepat. Dana dialirkan melalui pengembalian Transfer ke Daerah atau TKD agar bantuan segera menyentuh wilayah yang membutuhkan.
Kontribusi terbesar datang dari Sumatera Utara
Dari dua provinsi tersebut, Sumatera Utara menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp260 miliar. Dana itu dihimpun lewat delapan pemerintah daerah yang ikut menyerahkan hibah untuk Aceh.
Sumatera Barat menyusul dengan total dukungan Rp27 miliar. Partisipasi datang dari 12 pemerintah daerah dengan besaran bantuan yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing.
Di Sumatera Barat, Kota Padang menyumbang Rp5 miliar untuk Aceh. Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing menyalurkan Rp3 miliar, sementara kabupaten dan kota lainnya menyetor antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Jika digabung, total hibah dari Sumut dan Sumbar mencapai Rp287 miliar. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke daerah-daerah di Aceh yang masih memerlukan pemulihan lanjutan.
Pemerintah pusat menghubungkan skema hibah
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat berperan menghubungkan antardaerah. Menurut dia, fungsi itu penting agar bantuan cepat dimanfaatkan dan tepat sasaran.
Tito menyampaikan hal itu dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat hanya menjadi penghubung agar hibah antar daerah bisa langsung dirasakan.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan dan mengembalikan TKD senilai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema tersebut memberi ruang fiskal bagi daerah yang dampaknya lebih ringan untuk membantu daerah lain yang pemulihannya lebih berat.
Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan
Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan dukungan lanjutan karena proses pemulihan belum selesai. Risiko banjir dan longsor susulan juga masih menjadi perhatian.
Kondisi itu membuat kolaborasi antardaerah dinilai penting agar intervensi pemulihan tetap berjalan. Dukungan lintas provinsi dianggap dapat membantu bantuan lebih merata dan berkelanjutan.
Dengan aliran hibah Rp287 miliar dari dua provinsi tetangga, Aceh memperoleh tambahan tenaga untuk mempercepat pemulihan. Bantuan ini diharapkan menjangkau wilayah yang masih terdampak dan membutuhkan dukungan lanjutan.
Source: www.medcom.id