Pemerintah menyiapkan pembangunan 100 gudang modern untuk Perum Bulog dengan alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun. Langkah ini diarahkan untuk menambah kapasitas simpan beras nasional yang selama ini dinilai sudah tertekan dan berisiko mengganggu pengelolaan cadangan pangan.
Kebutuhan ruang simpan menjadi alasan utama di balik percepatan proyek ini. Gudang yang akan dibangun tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan tambahan, tetapi juga dirancang memakai teknologi mutakhir agar kualitas beras lebih terjaga dan stok dapat bertahan lebih lama.
Penyebaran proyek di banyak daerah
Pembangunan 100 gudang Bulog tersebut akan tersebar di 92 kabupaten dan kota. Sebaran ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas penyimpanan memang terjadi di banyak wilayah dan tidak hanya terkonsentrasi di satu daerah tertentu.
Dari total lokasi yang disiapkan, 52 titik akan berdiri di atas lahan milik Bulog. Sementara itu, 48 titik lainnya akan dibangun di atas lahan hibah dari pemerintah daerah.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proyek ini. Sejumlah daerah disebut aktif mengajukan hibah lahan karena kebutuhan ruang simpan tambahan terus meningkat seiring naiknya produksi beras di wilayah masing-masing.
Tambahan kapasitas hingga 900.000 ton
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, menyampaikan bahwa infrastruktur baru itu diproyeksikan menambah kapasitas penyimpanan sekitar 900.000 ton beras. Tambahan ini dipandang penting untuk meredam beban gudang yang sudah banyak terisi akibat meningkatnya hasil produksi pangan lokal.
Ahmad menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan gudang karena kondisi gudang eksisting semakin padat. Dorongan itu muncul dari kebutuhan praktis di lapangan, terutama saat cadangan beras harus ditampung dalam jumlah besar.
Teknologi penyimpanan jadi perhatian utama
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan rencana tersebut usai memimpin rapat koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta. Ia menekankan bahwa pembangunan gudang modern ini bukan hanya soal memperluas kapasitas, tetapi juga soal peningkatan kualitas infrastruktur pascapanen.
Zulkifli menyebut rancangan gudang akan mengikuti perkembangan teknologi. Ia juga mengutip penjelasan dari Kepala BRIN bahwa fasilitas penyimpanan itu dapat bertahan hingga 2 tahun, sehingga mutu komoditas diharapkan tetap terjaga lebih lama.
Didukung payung hukum percepatan
Proyek ini ditopang oleh anggaran sekitar Rp5 triliun yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 11 Maret 2026.
Keberadaan aturan itu menjadi dasar agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan lebih terukur. Dengan payung hukum yang jelas, pemerintah berharap proses administrasi tidak menjadi hambatan berkepanjangan dalam penyediaan fasilitas penyimpanan baru.
Pelaksanaan fisik menunggu administrasi selesai
Meski jadwal konstruksi belum diumumkan secara pasti, Bulog menargetkan pekerjaan fisik segera dimulai setelah seluruh administrasi rampung. Perusahaan juga menyiapkan pelibatan BUMN sektor karya untuk membantu pelaksanaan pembangunan.
Ahmad Rizal Hamdani menegaskan proyek akan langsung dijalankan begitu penandatanganan selesai. “Begitu ini ditanda tangan beliau, kita langsung dengan BUMN Karya langsung eksekusi nanti semuanya,” ujarnya.
Dengan rencana pembangunan yang tersebar luas, kapasitas tambahan yang besar, serta dukungan teknologi penyimpanan, proyek 100 gudang modern Bulog menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pascapanen untuk menjaga cadangan beras pemerintah tetap aman.
