Pemerintah menyiapkan perlindungan sosial senilai Rp500 triliun pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran besar ini juga menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial tetap menjadi salah satu instrumen utama pemerintah di tengah tekanan biaya hidup.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung alokasi itu saat peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026). Ia menegaskan bahwa perlindungan sosial dalam skala besar dibutuhkan agar rakyat berpenghasilan rendah tetap mendapat dukungan yang memadai.
Penyaluran tidak hanya lewat satu lembaga
Dana perlindungan sosial tersebut tidak dikelola dalam satu pintu saja. Pemerintah menyalurkannya melalui berbagai kementerian agar bantuan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.
Dari total anggaran itu, Kementerian Sosial mengelola lebih dari Rp122 triliun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dana tersebut digunakan untuk bansos, sembako, PKH, ATENSI, bantuan sosial lain, termasuk PBI.
Buruh dan keluarga pekerja ikut masuk sasaran
Perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah tidak hanya menyentuh kelompok miskin secara umum. Gus Ipul menegaskan bahwa skema ini juga menjangkau keluarga buruh dan karyawan yang menghadapi beban ekonomi harian.
Data Kemensos mencatat 4.146.339 keluarga buruh menerima bantuan sosial. Selain itu, 8.141.054 buruh lainnya menerima bantuan iuran kesehatan atau PBI.
Perluasan penerima menjadi bagian penting
Realisasi penyaluran bantuan sosial pada periode sebelumnya disebut lebih besar karena ada kebijakan penebalan dan perluasan penerima. Kebijakan itu dijalankan atas perintah Presiden Prabowo untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.
Gus Ipul menyebut anggaran tambahan pada periode tersebut mencapai lebih dari Rp30 triliun. Langkah ini memperlihatkan bahwa perluasan cakupan penerima menjadi bagian penting dari strategi perlindungan sosial pemerintah.
Fokus pada kebutuhan pokok dan layanan kesehatan
Pemerintah menempatkan bantuan finansial dan jaminan kesehatan sebagai dua penopang utama untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Melalui cara ini, keluarga penerima diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi.
Program seperti bansos, sembako, PKH, ATENSI, dan PBI menjadi bagian dari upaya tersebut. Seluruhnya dirancang bukan hanya sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai penyangga daya tahan ekonomi keluarga yang menerima manfaatnya.