Dua orang ditangkap aparat Polda Metro Jaya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, saat aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di sekitar Jalan Sudirman dan Bundaran HI. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua unit bom molotov yang diduga hendak dibawa untuk memanfaatkan situasi unjuk rasa.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat sore sekitar pukul 15.30 WIB. Kedua orang itu langsung diamankan dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Barang berbahaya ditemukan saat pengamanan
Dalam proses penangkapan, petugas menemukan dua bom molotov yang diduga menjadi barang bawaan kedua orang tersebut. Temuan itu membuat kepolisian mendalami kemungkinan adanya niat untuk menunggangi jalannya aksi mahasiswa.
Hingga kini, polisi belum menyampaikan identitas maupun asal-usul kedua orang yang diamankan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan peran mereka serta maksud keberadaan bom molotov di tengah aksi unjuk rasa.
Motif dan dugaan peran masih didalami
Budi menyebut penyidik masih memeriksa motif keduanya membawa bahan peledak rakitan itu. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan secara mendalam agar aparat bisa memastikan apakah ada rencana tertentu di balik keberadaan barang tersebut.
Ia juga mengatakan aparat sudah memantau sejumlah kelompok sejak pagi yang diduga berpotensi memanfaatkan aksi mahasiswa. Pemantauan itu dilakukan untuk mencegah pihak-pihak tertentu menempel pada gerakan demonstrasi yang sedang berlangsung di pusat ibu kota.
Ribuan mahasiswa sempat bergerak ke Bundaran HI
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Jalan Sudirman. Massa berencana bergerak ke Bundaran HI, tetapi laju mereka dihadang aparat TNI dan Polri di tengah jalan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama. Tuntutan itu mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ruang sipil, dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.