Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk buruh lewat pembangunan minimal satu juta rumah yang diarahkan berada dekat kawasan industri. Sasaran itu dibuat untuk menekan biaya hidup pekerja, terutama dari sisi ongkos transportasi dan sewa tempat tinggal.
Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan tersebut saat perayaan May Day di kawasan Monas, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026). Ia menegaskan bahwa rumah buruh tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meringankan beban harian pekerja.
Hunian dekat tempat kerja
Rencana pembangunan rumah buruh akan diarahkan ke klaster-klaster yang berdekatan dengan pusat industri. Dengan posisi seperti itu, pekerja diharapkan tidak perlu menanggung perjalanan harian yang besar untuk menuju tempat kerja.
Pemerintah melihat kedekatan hunian dengan lokasi kerja sebagai cara langsung untuk menekan tekanan biaya hidup. Selain mengurangi ongkos transportasi, skema ini juga ditujukan agar beban sewa tempat tinggal bisa lebih ringan.
Prabowo menyebut pemerintah sudah membangun sekitar 350.000 rumah pada tahun ini. Namun, jumlah itu masih akan ditambah karena minimal 1 juta rumah juga mulai dikerjakan pada tahun ini.
Fasilitas pendukung untuk keluarga pekerja
Hunian yang disiapkan tidak berdiri sebagai proyek perumahan biasa. Kompleks tersebut akan dilengkapi infrastruktur penunjang agar kebutuhan keluarga pekerja dapat berjalan lebih efisien.
Prabowo meminta kawasan hunian itu memiliki sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan transportasi. Kelengkapan tersebut dinilai penting agar lingkungan tempat tinggal benar-benar mendukung kehidupan sehari-hari keluarga buruh.
Daycare mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kestabilan ekonomi keluarga. Fasilitas penitipan anak dinilai membantu orang tua yang sama-sama bekerja agar tetap bisa menjalankan urusan rumah tangga dan pekerjaan.
Akses mobilitas yang lebih terjangkau
Transportasi menjadi bagian penting dalam rancangan kawasan hunian buruh. Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses mobilitas yang terjangkau dari rumah menuju pusat aktivitas ekonomi.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan skema tarif transportasi khusus bagi buruh melalui sistem kartu. Dengan kartu itu, buruh disebut bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan.
Langkah ini ditempatkan sebagai pelengkap dari kebijakan perumahan. Hunian dekat kawasan industri dan transportasi yang lebih murah sama-sama diarahkan untuk mengurangi tekanan biaya hidup buruh.
Dampak yang juga menyentuh pekerja informal
Kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada sektor perumahan dan transportasi umum. Prabowo juga telah mengesahkan Peraturan Presiden yang mengatur batas maksimal potongan biaya jasa oleh aplikator ojek online.
Aturan tersebut menetapkan potongan maksimal 8 persen. Angka ini lebih rendah dari tuntutan awal para pengemudi, dan Prabowo menegaskan dirinya tidak setuju jika potongan tetap berada di angka 10 persen.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan itu dibuat agar porsi pendapatan pengemudi ojek online menjadi lebih besar. Dalam penjelasannya, pembagian pendapatan yang sebelumnya 80 persen untuk pengemudi kini menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan arah yang sama, yakni memperkuat kesejahteraan pekerja formal maupun informal. Di tengah target besar pembangunan rumah buruh, fokus utamanya tetap pada satu hal yang sama: membuat biaya hidup lebih terkendali dan aktivitas kerja lebih efisien.
