Rumor pembentukan badan ekspor membuat pasar menaruh perhatian ekstra karena skema itu disebut akan mengubah cara komoditas strategis dikelola. Kekhawatiran terbesar datang dari kemungkinan lembaga baru tersebut memegang kendali atas alur ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, dan barang tambang.
Di tengah ramainya spekulasi, pemerintah belum memberi penjelasan rinci yang bisa meredakan tanda tanya. Situasi itu ikut membuat investor waswas, terlebih rumor tersebut juga dikaitkan dengan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dalam dua hari terakhir.
Sorotan pasar bukan hanya tertuju pada wacana lembaga baru, tetapi juga pada dampak yang mungkin muncul jika seluruh perusahaan terkait wajib menjual produknya ke badan ekspor itu. Jika skema seperti itu berjalan, pasar membaca ada risiko konsentrasi kekuasaan yang besar dalam tata kelola ekspor nasional.
Nama Rosan Roeslani dan Bahlil Lahadalia ikut menjadi pusat perhatian karena keduanya memilih tidak membuka banyak keterangan saat ditanya soal isu tersebut. Seusai menghadiri rapat di Kementerian ESDM, Rosan hanya meminta publik menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.
Ia menegaskan bahwa jawaban akan disampaikan kemudian, tanpa mengurai lebih jauh rumor yang beredar. Rosan mengatakan, “Ya, sudah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua.”
Sikap serupa ditunjukkan Bahlil Lahadalia ketika dimintai tanggapan. Menteri ESDM itu hanya menjawab singkat, “Tunggu saja, ya,” lalu tidak menambahkan penjelasan lain.
Kabar yang beredar menyebut badan ekspor khusus tersebut akan dibentuk untuk mengelola komoditas Indonesia. Lembaga itu juga disebut akan memegang kendali atas ekspor komoditas strategis, meski belum ada kepastian apakah posisinya akan berada di bawah Danantara atau tidak.
Di sisi lain, rumor ini ikut dikaitkan dengan upaya menekan praktik under invoicing dalam ekspor nasional. Namun, pasar justru menangkap potensi masalah lain berupa monopoli jika pengelolaan ekspor dikonsentrasikan pada satu badan saja.
Karena belum ada konfirmasi terbuka dari pihak terkait, rumor itu masih berada di ruang spekulasi. Pelaku pasar kini menunggu apakah pemerintah akan segera memberi penjelasan resmi dan apakah wacana tersebut akan berubah menjadi kebijakan konkret yang memengaruhi tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.