Warga Palestina di desa Al-Fandaqumiya menerima perintah pembongkaran untuk 15 toko setelah otoritas Israel mengirim surat yang memberi tenggat satu bulan. Langkah itu muncul tak lama setelah sejumlah menteri Israel merayakan pembukaan kembali permukiman Sa-Nur di bukit yang berdekatan, sehingga ketegangan di Tepi Barat kembali meningkat.
Bagi warga setempat, surat pembongkaran itu bukan sekadar urusan bangunan, melainkan ancaman langsung terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari. Kepala dewan desa, Refaat Qaruriya, mengatakan toko-toko yang terancam dibongkar selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan warga Al-Fandaqumiya.
Dampak langsung bagi Al-Fandaqumiya
Perintah itu menyasar 15 toko yang selama ini menopang perputaran ekonomi di desa. Qaruriya menyebut para pemilik hanya diberi waktu satu bulan untuk bersiap menghadapi pembongkaran.
Ia menilai keberadaan Sa-Nur akan memperberat kehidupan masyarakat karena ada kekhawatiran akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan akan semakin terbatas. Kekhawatiran seperti ini sudah lama menghantui desa-desa Palestina yang berada dekat permukiman Israel.
Saat akses ke tanah dibatasi, dampaknya tidak berhenti pada perdagangan kecil. Kondisi itu juga mengganggu kemampuan warga mempertahankan ruang hidup dan penghasilan mereka.
Perayaan di Sa-Nur dan pesan politik di baliknya
Di sisi lain bukit, Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar hadir dalam acara di Sa-Nur pada hari Minggu. Mereka merayakan pembukaan kembali permukiman yang sebelumnya termasuk dalam 19 permukiman yang dievakuasi dalam rencana disengagement 2005.
Sa-Nur berada di Tepi Barat bagian utara dan memiliki makna simbolik besar bagi kubu kanan Israel. Bagi para pendukung permukiman, evakuasi 2005 masih dipandang sebagai keputusan yang meninggalkan luka politik dan memunculkan dorongan untuk mengembalikan kehadiran Israel di wilayah itu.
Pembukaan kembali Sa-Nur pun dibaca bukan hanya sebagai acara seremonial. Bagi banyak pihak, langkah itu memberi sinyal politik yang bisa berdampak langsung pada warga Palestina di sekitarnya.
Tekanan yang lebih luas di Tepi Barat
Kasus di Al-Fandaqumiya menambah daftar tekanan yang sudah lebih luas di wilayah pendudukan. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, warga Palestina telah menerima ribuan perintah pembongkaran sejak pemerintahan Israel saat ini terbentuk.
Kelompok pemantau hak Israel, Peace Now, menyebut Israel telah menyetujui 102 permukiman baru di bawah pemerintah sekarang. Laporan itu juga menyatakan jumlah tersebut meningkat 80 persen, yang menunjukkan arah kebijakan semakin agresif di Tepi Barat.
Sebagian besar dunia memandang permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional, meski Israel menolak penilaian tersebut. Perbedaan pandangan ini terus menjadi sumber kritik dan membuat konflik sulit mereda.
Kekhawatiran aneksasi de facto
Amir Daoud, pejabat Otoritas Palestina, menyebut perkembangan di Sa-Nur menimbulkan “kekhawatiran serius” terkait eskalasi lanjutan. Ia juga menyoroti risiko pembatasan akses warga Palestina ke tanah dan menguatnya realitas aneksasi de facto.
Smotrich telah lama dikenal mendukung aneksasi Tepi Barat. Ia pernah menyatakan ingin membawa “maksimum wilayah dan minimum populasi Palestina” ke dalam kedaulatan Israel.
Dalam acara di Sa-Nur, Smotrich juga menyerukan agar Israel menetap di “seluruh Gaza” serta wilayah yang diduduki di Lebanon dan Suriah. Pernyataan itu mempertegas arah politik yang dikritik sebagai dorongan perluasan kendali Israel atas wilayah-wilayah yang disengketakan.
Pernyataan tersebut muncul ketika Israel bersiap menghadapi pemilu paling lambat akhir Oktober. Partai Likud milik Katz dan faksi Zionisme Religius milik Smotrich memang sama-sama mengalami penurunan dukungan dalam survei, tetapi keduanya masih memiliki basis kuat di kalangan pemukim.
Kekerasan pemukim dan lemahnya akuntabilitas
Tekanan di lapangan juga belum menunjukkan tanda mereda. Data PBB mencatat sedikitnya 580 serangan pemukim terhadap warga Palestina sejak awal 2026, sementara sedikitnya 1.800 orang mengungsi atau kehilangan tempat tinggal akibat serangan dan pembatasan akses.
Human Rights Watch menilai kekerasan dan pengusiran warga Palestina yang makin intens di Tepi Barat merupakan bentuk pembersihan etnis yang dimungkinkan negara Israel, tuduhan yang dibantah Israel. Di sisi lain, kelompok hak Israel Yesh Din menyatakan dakwaan terhadap kekerasan pemukim jarang terjadi sehingga akuntabilitas di lapangan masih lemah.
Dalam situasi seperti ini, pembukaan kembali Sa-Nur memperlihatkan bagaimana keputusan politik di satu titik permukiman bisa segera berubah menjadi tekanan ekonomi dan sosial bagi desa Palestina di sekitarnya. Bagi Al-Fandaqumiya, ancaman atas 15 toko menjadi gambaran nyata dari dampak yang dirasakan warga saat ekspansi permukiman terus meluas.