Garteks Jawa Barat menempatkan isu pemutusan hubungan kerja sebagai ancaman paling mendesak bagi pekerja di sektor garment, tekstil, kulit, dan sepatu. Karena itu, organisasi buruh ini mendesak pemerintah segera mengumumkan dan menjalankan Keppres No. 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari sikap resmi yang lahir dari Rakernas FSB GARTEKS di Jakarta Pusat. Dalam forum itu, Garteks Jabar menilai gelombang PHK dan relokasi pabrik telah menekan daya tahan industri sekaligus memperbesar risiko bagi buruh di Jawa Barat.
Resolusi Lima Tuntutan dari Jawa Barat
Melalui diskusi dan konsolidasi internal, utusan Jawa Barat merumuskan Resolusi Garteks Jabar. Resolusi ini memuat lima tuntutan strategis yang diarahkan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan ketenagakerjaan.
| Poin | Tuntutan | Fokus |
|---|---|---|
| Dukungan koalisi buruh | Mendukung penuh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia | Penguatan gerakan buruh nasional |
| UU perlindungan tenaga kerja | Mendesak penyusunan dan pengesahan UU baru untuk perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja | Payung hukum pekerja |
| JHT dan ILO | Menolak pajak pada pencairan JHT dan mendesak ratifikasi Konvensi ILO No. 193 | Jaminan dan perlindungan pekerja platform digital |
| Satgas PHK | Mendesak pemerintah mengoperasikan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh | Pencegahan dan penanganan PHK |
| Jaminan sosial | Mendesak penerapan JKK dan JKM bagi pekerja miskin lewat Program Bantuan Iuran dari APBN/APBN-P | Perluasan perlindungan sosial |
Tekanan Industri dan Ancaman Relokasi
Menurut Garteks Jabar, dinamika ekonomi global dan perkembangan regulasi telah memperburuk tekanan pada sektor industri di daerah itu. Kondisi tersebut disebut ikut mendorong relokasi pabrik dari Jawa Barat dan membuat posisi pekerja semakin rentan.
Dalam pandangan mereka, kehadiran Satgas Mitigasi PHK menjadi penting agar pencegahan bisa dilakukan sejak awal. Organisasi ini juga menilai perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan supaya pekerja tidak terus menanggung beban paling besar dari perubahan industri.
Konsolidasi Organisasi Ikut Menguat
Selain merumuskan tuntutan eksternal, Rakernas juga menghasilkan keputusan internal yang bulat. Seluruh DPC Garteks se-Jawa Barat secara aklamasi menyatakan dukungan kepada Pak Ary Joko untuk maju ke Dewan Eksekutif Nasional.
Langkah itu menjadi bagian dari penguatan organisasi yang ingin kembali ke daerah masing-masing dengan agenda baru. Garteks Jabar menyebut fokus berikutnya adalah membangun database anggota yang lebih kuat dan memperkuat kemandirian finansial melalui jalur koperasi.
Dengan modal konsolidasi tersebut, Garteks Jabar menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis depan dalam mengawal hak-hak normatif buruh. Sikap itu juga menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak hanya diarahkan pada kebijakan nasional, tetapi juga pada penguatan organisasi di tingkat daerah.
