Kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA di Jawa Barat memunculkan tekanan besar terhadap Dinas Pendidikan setempat. Di Cirebon, situasi itu bahkan disebut sejumlah pihak sebagai “Tsunami Pendidikan” karena dampaknya dinilai langsung dirasakan orang tua siswa.
Masalah paling nyata muncul saat nama calon murid mendadak tergeser dari sistem pendaftaran. Kondisi ini membuat banyak orang tua bingung menentukan langkah berikutnya, terutama ketika mereka masih menunggu kepastian sekolah anak.
Beban Orang Tua Semakin Berat
Pemerhati Pendidikan Cirebon, Hera Damayanti, menilai kekacauan tersebut tidak berhenti pada urusan administratif. Ia menyebut keluarga ikut terbebani karena pencabutan berkas untuk pindah ke sekolah lain juga sulit dilakukan, termasuk secara daring.
Menurut Hera, situasi itu ikut mengganggu mental calon peserta didik yang harus menghadapi ketidakpastian di tengah proses pendaftaran. Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang tua memilih terus menunggu sambil berharap ada kejelasan dari pemerintah daerah.
Sistem Digital Ikut Disorot
Keluhan lain datang dari layanan pendaftaran yang dianggap terlalu rumit. Berkas disebut sulit dicabut secara online sehingga orang tua tidak leluasa memindahkan anak ke sekolah alternatif ketika jalur awal bermasalah.
Sebelum polemik kebijakan ini menguat, proses pendaftaran daring juga sudah menuai kritik. Server utama SPMB Jawa Barat dilaporkan kerap down dan sulit diakses pada jam-jam sibuk pendaftaran.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan terhadap digitalisasi yang dinilai tidak berjalan mulus. Sebagian orang tua calon peserta didik berharap pemerintah mengevaluasi total mekanisme ini dan mempertimbangkan kembali metode manual yang dianggap lebih transparan serta minim kendala teknis.
Program Sekolah Maung Tuai Kritik
Di tengah kegaduhan itu, sorotan juga mengarah ke kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terutama program “Sekolah Maung”. Program tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa dan belum disiapkan secara matang.
Pusat kritik menilai program itu ikut menjadi akar dari kekacauan penerimaan siswa baru tahun ini. Karena itu, kebijakan pendidikan daerah di Jawa Barat ikut berada dalam tekanan publik yang semakin besar.
Dedi Mulyadi Menyorot Kinerja Internal
Menanggapi kegaduhan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku kecewa kepada panitia dan jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia menilai mereka tidak kompeten dalam mengelola teknologi pendaftaran sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Dedi juga menyebut kesemrawutan yang terjadi berasal dari ketidaksiapan internal Disdik Jabar dalam mengoperasikan sistem aplikasi penerimaan murid baru. Polemik ini pun menambah beban pelaksanaan SPMB di Jawa Barat yang sejak awal sudah dibayangi keluhan teknis dan keresahan orang tua.
