DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pelaksanaan Sekolah Maung yang dinilai berjalan terlalu cepat sebelum kesiapan pendukungnya benar-benar matang. Anggota DPRD Jabar, Zaini Shofari, menilai kebijakan itu terkesan dipaksakan karena target penyebaran sekolah sudah luas, sementara sejumlah syarat dasar masih dipertanyakan.
Catatan utama yang disorot adalah kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta kepastian payung hukum. Menurut Zaini, tiga hal itu semestinya menjadi fondasi awal sebelum program dijalankan di banyak wilayah.
Target yang dinilai terlalu lebar
Jawa Barat menargetkan Sekolah Maung hadir di seluruh daerah dengan total 41 sekolah yang tersebar di 27 kabupaten dan kota. Bagi Zaini, skema sebesar itu terlalu tergesa jika kesiapan pelaksanaan belum memadai.
Ia menilai kondisi tersebut membuat program tampak dipaksakan karena tuntutan pelaksanaan datang lebih dulu daripada kelengkapan pendukungnya. Sikap kehati-hatian, menurut dia, justru dibutuhkan agar kebijakan pendidikan tidak menyisakan persoalan di lapangan.
Berbeda dengan pendekatan pusat
Zaini membandingkan langkah itu dengan Sekolah Garuda Transformasi yang dijalankan pemerintah pusat. Program pusat tersebut disebut memilih sekolah tertentu melalui seleksi ketat dan memperkuat sekolah yang sudah mapan secara bertahap.
Ia menyebut pemerintah pusat menjalankan 12 Sekolah Garuda Transformasi dari total 514 kabupaten/kota. Selain itu, ada empat Sekolah Garuda baru sehingga totalnya menjadi 16 sekolah yang berjalan secara nasional.
Perbandingan itu, menurut Zaini, menunjukkan bahwa pendekatan bertahap memberi ruang persiapan yang lebih baik. Dengan cara tersebut, penguatan sekolah dilakukan dari titik yang sudah siap, bukan dengan penyebaran luas sejak awal.
Usulan percontohan sebelum diperluas
DPRD Jabar sejak awal mendorong agar Sekolah Maung dimulai sebagai proyek percontohan terlebih dahulu. Zaini menyebut skema itu bisa dimulai dari satu atau tiga sekolah sebelum diperluas secara bertahap.
Menurut dia, pola percontohan akan memudahkan evaluasi dari sisi pelaksanaan, kualitas guru, hingga kesiapan fasilitas. Setelah hasilnya dinilai, jumlah sekolah dapat ditambah pada tahun berikutnya sampai akhirnya merata.
Zaini menegaskan DPRD tetap akan mengawal program tersebut meski telah menyampaikan banyak masukan. Namun, karena kebijakan ini merupakan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalannya program tetap berada di tangan eksekutif.
Dalam pandangannya, pengawalan itu penting agar guru, fasilitas, dan landasan hukum tidak tertinggal dari target penyebaran sekolah. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati, Sekolah Maung dinilai bisa dibangun di atas kesiapan yang lebih kuat.
