Sekolah Rakyat diposisikan sebagai ruang belajar bagi anak yang benar-benar berada dalam kondisi paling rentan. Karena itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan petugas di lapangan tidak boleh menarik siswa yang sudah bersekolah di tempat lain, termasuk anak yang sedang menimba ilmu di pesantren.
Penegasan itu muncul untuk menjaga agar penjangkauan tidak melenceng dari sasaran. Gus Ipul menyebut program tersebut memang dirancang untuk anak terlantar dan anak dari keluarga miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang masih aktif mengikuti pendidikan formal.
Penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka
Dalam arahannya kepada pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH se-Madura, Gus Ipul menekankan bahwa mekanisme masuk Sekolah Rakyat dilakukan melalui penjangkauan. Ia menyatakan tidak ada pendaftaran terbuka dalam program itu.
Karena itu, petugas diminta berpegang pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Menurut Gus Ipul, data harus selaras dengan kondisi nyata di lapangan supaya calon siswa yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan awal program.
Anak pesantren tidak masuk sasaran
Peringatan khusus juga ia sampaikan agar petugas tidak menyentuh siswa yang sudah belajar di lembaga lain. Larangan itu berlaku pula untuk anak yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
Gus Ipul mengingatkan hal itu secara tegas karena Madura dikenal sebagai wilayah dengan banyak pesantren. Ia meminta agar petugas tidak salah langkah dalam melakukan penjangkauan di daerah yang punya tradisi pendidikan pesantren kuat.
Empat syarat yang harus dipenuhi
Sebelum seorang anak ditetapkan sebagai calon siswa, verifikasi penjangkauan harus memenuhi empat parameter. Empat unsur tersebut adalah validitas data riil, status anak yang belum atau putus sekolah, kesiapan asrama, dan izin dari pihak keluarga.
Ia menilai keempat syarat itu tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus benar-benar memberi manfaat bagi anak yang paling membutuhkan bantuan pendidikan.
Integritas petugas ikut disorot
Selain soal ketepatan sasaran, Gus Ipul juga menyoroti integritas petugas di lapangan. Ia mengingatkan bahwa manipulasi data, titipan kepentingan, dan penerimaan imbalan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi.
Petugas diminta bekerja profesional saat melakukan penjemputan data dan verifikasi faktual. Langkah itu dinilai penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan program tetap berada dalam jalur pengentasan kemiskinan.
Koordinasi dengan ulama dan pemerintah daerah
Untuk wilayah Madura, Gus Ipul meminta agar komunikasi dilakukan secara intensif dengan ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia menilai pendekatan yang santun perlu dijaga karena Madura memiliki banyak institusi pesantren.
“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” ujarnya. Ia menegaskan, cara seperti itu penting agar tujuan program dipahami dengan baik tanpa memicu salah paham di masyarakat.
Dalam pengarahan itu, Gus Ipul didampingi sejumlah pejabat kementerian, termasuk Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, dan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal. Kehadiran mereka melengkapi penekanan bahwa Sekolah Rakyat harus tepat sasaran dan hanya menjangkau anak yang benar-benar membutuhkan.
