Singapura menegaskan tidak akan mendukung langkah yang membatasi akses di Selat Malaka maupun di perairan sekitar wilayahnya. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan bahwa hak lintas bebas harus tetap dijaga karena jalur itu menyangkut kepentingan banyak negara.
Pernyataan itu muncul di tengah perbedaan pandangan dengan Indonesia yang justru membuka ruang diskusi soal potensi pungutan bagi kapal yang melintas. Perbedaan sikap ini membuat pertanyaan tentang siapa yang menanggung biaya jalur dagang dunia kembali mengemuka, terutama karena Selat Malaka adalah salah satu rute pelayaran tersibuk dan paling strategis di dunia.
Sikap Singapura: jalur harus tetap terbuka
Balakrishnan menegaskan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam tindakan menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di kawasan tersebut. Dalam wawancara dengan CNBC di Singapura, ia menyebut, “Hak lintas bebas dijamin bagi semua orang.”
Ia juga menekankan bahwa negara-negara di kawasan sama-sama bergantung pada perdagangan internasional. Karena itu, menurut Singapura, menjaga arus pelayaran tetap terbuka bukan hanya soal maritim, tetapi juga soal kepentingan strategis yang lebih luas.
Pandangan Indonesia memunculkan ruang debat baru
Dari sisi Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung bahwa kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka selama ini tidak dipungut tarif. Dalam forum infrastruktur di Jakarta, ia mempertanyakan apakah situasi itu sudah tepat.
“Kita berada di sepanjang rute perdagangan energi global yang strategis. Namun, kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, kita tidak memungut tarif. Saya tidak tahu, apakah itu benar atau salah?” kata Purbaya.
Ia juga memberi gambaran bahwa jika ada skema pungutan yang dikelola bersama negara-negara di kawasan selat, nilai pendapatannya bisa besar. Menurut dia, pembagian pendapatan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura berpotensi menghasilkan angka yang signifikan.
Mengapa Selat Malaka selalu jadi sorotan
Posisi Selat Malaka membuat setiap pembahasan soal akses dan pungutan langsung menarik perhatian internasional. Jalur ini menjadi penghubung penting perdagangan energi dan barang, sehingga arus kapal yang padat membuat isu tarif tidak pernah berdiri sendiri.
Karena itu, perdebatan mengenai tol di selat ini bukan sekadar soal pemasukan. Isunya juga menyentuh kebebasan navigasi, stabilitas kawasan, dan hubungan antarnegara yang sama-sama bergantung pada kelancaran perdagangan.
Dimensi geopolitik yang ikut membayangi
Balakrishnan mengaitkan perdebatan tersebut dengan dinamika keamanan kawasan yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa prinsip kebebasan navigasi sudah disampaikan kepada Beijing dan Washington, meski sejauh ini Singapura belum merasakan tekanan langsung.
Saat ditanya mengenai kemungkinan tekanan dari negara lain, ia menjawab, “belum, bagi kami.” Namun ia mengingatkan bahwa tekanan semacam itu tetap bisa muncul di masa depan seiring meningkatnya rivalitas besar di Indo-Pasifik.
Ia juga menilai konflik terbuka di Pasifik akan membawa dampak jauh lebih buruk dibanding ketegangan yang terlihat di Selat Hormuz. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Selat Malaka tidak bisa dipisahkan dari persaingan kepentingan global yang terus bergerak.
Posisi Indonesia di jalur strategis dunia
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyoroti arti penting letak geografis Indonesia di jalur strategis tersebut. Dalam pernyataannya pada 8 April, ia menekankan bahwa posisi Indonesia membuat negara ini selalu menjadi perhatian dunia.
“Apakah kita menyadari betapa pentingnya Indonesia?” kata Prabowo pada 8 April. Ia menambahkan bahwa kondisi itu menuntut kepemimpinan nasional yang kuat, dapat diandalkan, dan mampu menjaga posisi Indonesia di mata internasional.
Di tengah perbedaan sikap Indonesia dan Singapura, Selat Malaka tetap menjadi jalur yang mempertemukan kepentingan ekonomi, diplomasi, dan keamanan navigasi. Perdebatan soal tol di kawasan ini menunjukkan bahwa biaya sebuah jalur dagang dunia tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga dengan siapa yang berhak mengatur akses dan bagaimana kawasan menjaga perdagangan tetap mengalir.
