Keberhasilan pendataan ekonomi di Jawa Tengah dipandang akan memberi dampak besar bagi kualitas data nasional. Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut provinsi ini memegang peran krusial karena memiliki hampir 5 juta unit usaha atau setara 15,25 persen dari total unit usaha di Indonesia.
Sonny menilai, jika pendataan di Jawa Tengah berjalan baik, setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia ikut terbantu. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 menjadi pekerjaan besar yang tidak hanya menentukan potret ekonomi daerah, tetapi juga memengaruhi ketepatan data ekonomi nasional.
Data Jujur Jadi Syarat Utama
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta masyarakat dan pelaku usaha bersikap jujur saat menerima petugas sensus dari BPS. Ia menegaskan bahwa data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja baru.
Luthfi juga menenangkan pelaku UMKM dan usaha rumah tangga agar tidak cemas saat didatangi petugas. Ia memastikan seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak dikaitkan dengan kepentingan perpajakan.
Pendataan Menjangkau Aktivitas yang Tak Selalu Terlihat
Sensus Ekonomi 2026 memakai pendekatan yang lebih luas dibanding periode sebelumnya. Selain berlangsung selama 2,5 bulan, petugas juga menyisir sektor pertanian dan klaster rumah tangga secara langsung.
Menurut Sonny, langkah door-to-door penting karena banyak aktivitas ekonomi kini bergerak lewat platform digital yang tidak tampak dari luar bangunan usaha. Aktivitas bisnis melalui TikTok dan media sosial lain baru dapat teridentifikasi jika petugas masuk ke rumah-rumah warga.
Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 36.891 petugas di seluruh Jawa Tengah. Mereka diterjunkan untuk mendata aktivitas usaha di semua wilayah Jateng.
Kepercayaan Warga Menjadi Tantangan Lapangan
Di lapangan, kepercayaan warga masih menjadi tantangan yang dirasakan petugas. Anastasia Putri, petugas sensus di Kecamatan Gunungpati, mengaku sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga dan masih menemukan sikap skeptis ketika pertanyaan menyentuh hal sensitif seperti pendapatan.
Karena itu, petugas lebih dulu memberikan edukasi sebelum mengajukan kuesioner. Anastasia juga memastikan setiap petugas dibekali atribut resmi, mulai dari rompi khusus, surat tugas, hingga surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan publik.
Blueprint Kebijakan Ekonomi
Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi cetak biru bagi kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Data itu nantinya dipakai untuk pembinaan UMKM serta pemetaan investasi strategis di Jawa Tengah maupun pada tingkat nasional.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, turut dihadiri Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dan jajaran kepala daerah se-Jawa Tengah. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat membuat potret ekonomi daerah tersusun lebih lengkap dan lebih tepat sasaran.