Lebih dari 2.100 hulu ledak nuklir di dunia kini berada dalam status siaga operasional tingkat tinggi, sehingga dapat diluncurkan dalam hitungan menit. Temuan itu menempatkan risiko salah perhitungan militer kembali di pusat perhatian, di tengah ketegangan geopolitik yang belum mereda.
Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI mencatat sekitar 12.187 hulu ledak nuklir masih dimiliki sembilan negara pada Januari 2026. Dari jumlah itu, sekitar 9.745 hulu ledak tetap tersimpan dalam cadangan militer dan sekitar 4.012 sudah ditempatkan pada rudal atau pesawat pengebom strategis.
Amerika Serikat dan Rusia masih mendominasi
Mayoritas hulu ledak dalam status siaga tinggi itu berada di tangan Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara juga menguasai sekitar 83% dari total hulu ledak siap pakai dan sekitar 86% dari seluruh senjata nuklir dunia.
Peneliti senior SIPRI, Hans M Kristensen, menilai bukti yang tersedia menunjukkan negara-negara pemilik senjata nuklir mulai mengesampingkan komitmen pelucutan senjata. Ia menggambarkan arah itu sebagai kecenderungan untuk “memamerkan otot nuklir mereka”.
Modernisasi berjalan, tetapi hambatan juga membesar
Di Amerika Serikat, modernisasi arsenal nuklir dibayangi persoalan perencanaan dan lonjakan biaya pengembangan sistem pertahanan strategis. Beban itu meningkat setelah pemerintahan Presiden Donald Trump merencanakan pembangunan sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diperkirakan menelan biaya hingga US$ 1,2 triliun.
Rusia menghadapi tantangan berbeda karena sanksi Barat dan kebutuhan logistik yang meningkat akibat perang di Ukraina. SIPRI juga mencatat Moskow mengalami kegagalan dalam beberapa uji coba rudal balistik antarbenua Sarmat, meski Rusia mengklaim berhasil menguji rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik sejauh 14.000 kilometer.
Di saat yang sama, Rusia juga membangun fasilitas di Belarus untuk menempatkan rudal balistik jarak menengah Oreshnik. Kekosongan pengendalian senjata makin terasa setelah perjanjian New START berakhir pada Februari 2026 tanpa kesepakatan pengganti.
China, Asia Selatan, dan Korea Utara mempercepat langkah
China mencatat pertumbuhan arsenal nuklir tercepat di Asia. SIPRI memperkirakan jumlah hulu ledak nuklir Beijing naik dari 600 menjadi 620 unit dalam setahun terakhir, dan berpotensi menyamai jumlah rudal balistik antarbenua milik Amerika Serikat atau Rusia pada akhir dekade ini.
Di Asia Selatan, ketegangan meningkat setelah India dan Pakistan sempat mengalami eskalasi militer pada Mei 2025. Saat itu, India melancarkan serangan udara ke fasilitas rudal Pakistan yang dikaitkan dengan operasional nuklir.
Setelah insiden tersebut, India terus mengembangkan hulu ledak jarak jauh yang mampu menjangkau seluruh wilayah China. Pakistan juga meningkatkan produksi bahan fisil untuk memperluas persenjataan nuklirnya.
Korea Utara ikut memperkuat kapabilitas strategisnya dengan memperkirakan kepemilikan sekitar 60 hulu ledak nuklir. Pyongyang juga aktif mengembangkan berbagai sistem rudal baru, termasuk rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat generasi terbaru seperti Hwasong-20.
Diplomasi nuklir global makin rapuh
Di Timur Tengah, Israel tetap mempertahankan kebijakan ambiguitas soal kepemilikan senjata nuklir. Namun, SIPRI memperkirakan negara itu memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir.
Prancis dan Inggris juga memperketat keterbukaan informasi terkait kapasitas nuklir mereka. Prancis mengumumkan penambahan hulu ledak pada Maret 2026 dan tidak lagi mempublikasikan ukuran spesifik arsenalnya, sementara Inggris menaikkan batas maksimum jumlah hulu ledak sesuai dokumen Integrated Review.
Inggris bahkan berencana membeli 12 jet tempur F-35A berkemampuan nuklir dari Amerika Serikat untuk kebutuhan NATO. Langkah-langkah tersebut menunjukkan modernisasi nuklir masih menjadi prioritas banyak negara besar.
Di tingkat multilateral, rezim non-proliferasi global justru terlihat makin rapuh. Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang berakhir pada 22 Mei 2026 kembali gagal menghasilkan dokumen kesepakatan final, menandai kegagalan ketiga secara berturut-turut.
Direktur SIPRI, Karim Haggag, menyebut kegagalan itu sebagai “pukulan telak” bagi kesepakatan inti dalam perjanjian tersebut. Ia juga menilai kembalinya perang di antara negara-negara maju secara teknologi serta rapuhnya hubungan Amerika Serikat dengan para sekutunya menjadi dua faktor utama yang sangat memengaruhi keamanan global saat ini.
Kombinasi berbagai faktor itu membuat lanskap keamanan internasional semakin rumit. Di tengah modernisasi nuklir yang terus berjalan tanpa kemajuan berarti dalam pelucutan senjata, kekhawatiran atas risiko ketidakamanan global pun ikut meningkat.
