Presiden Prabowo Subianto langsung memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Langkah cepat itu menunjukkan pemerintah memilih bersikap tegas begitu status hukum seorang pejabat negara berubah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surat pemberhentian sudah ditandatangani Presiden pada sore hari di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menempatkan keputusan ini sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas kabinet dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
Pesan keras dari istana
Pemberhentian Silmy tidak hanya dipandang sebagai pergantian jabatan biasa. Di dalam pemerintah, keputusan itu dibaca sebagai sinyal bahwa kabinet Prabowo tidak akan memberi ruang toleransi terhadap korupsi.
Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan sikap keras terhadap korupsi. Karena itu, pencopotan pejabat yang tersangkut perkara hukum dianggap menjadi wujud nyata dari sikap tersebut, bukan sekadar pernyataan politik.
Pemerintah juga ingin memastikan bahwa pesan antikorupsi tetap dijalankan dalam tindakan. Dengan begitu, jabatan publik tidak diposisikan sebagai perlindungan bagi pejabat yang menghadapi proses hukum.
Pelayanan publik tetap dijaga
Di tengah keputusan pemberhentian itu, pemerintah berusaha memastikan urusan kementerian tidak ikut terganggu. Prasetyo menyebut koordinasi sudah dilakukan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Ia menjelaskan bahwa tugas harian kementerian masih bisa dijalankan oleh menteri. Karena itu, kekosongan jabatan wakil menteri belum dianggap mendesak untuk segera diisi.
Pemerintah juga belum menetapkan siapa yang akan menggantikan Silmy Karim. Fokus utama saat ini adalah menjaga agar kerja birokrasi dan pelayanan publik tetap berlangsung tanpa hambatan.
Sikap pemerintah terhadap proses hukum
Meski mengambil langkah tegas, pemerintah tetap menegaskan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Prasetyo menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh diganggu.
Pemerintah juga memberi apresiasi kepada aparat penegak hukum yang terus bekerja dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo menyebut kejaksaan, kepolisian, dan KPK telah berperan dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dari perilaku koruptif.
Dalam pandangan pemerintah, keputusan memberhentikan Silmy memperlihatkan bahwa kabinet Prabowo ingin menjaga jarak tegas dari perkara hukum yang menyeret pejabat negara. Langkah itu sekaligus menegaskan bahwa integritas pemerintahan dan kelancaran layanan publik harus dijaga bersamaan.
Source: www.medcom.id
