Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, dan sinergi dengan pemerintah pusat bisa menjadi mesin penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pandangan itu ia sampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Menurut Bima, arah pembangunan daerah tidak bisa hanya diukur dari besar kecilnya anggaran. Yang lebih menentukan adalah apakah belanja yang disusun benar-benar memberi hasil nyata bagi masyarakat dan mendukung program prioritas secara konsisten.
Efisiensi harus memberi dampak nyata
Bima menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas pengeluaran. Ia meminta pemerintah daerah lebih cermat mengelola belanja agar setiap rupiah yang keluar memiliki manfaat yang jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa daerah tidak seharusnya bergantung penuh pada transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, inovasi dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah perlu terus dilakukan dengan kebijakan yang kreatif, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah.
Dalam pandangannya, efisiensi, penguatan PAD, dan pengawalan proyek strategis dapat saling menguatkan jika dijalankan bersama. “Kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya saat menjelaskan kaitan antara tiga hal tersebut.
Ruang fiskal Jawa Tengah dinilai kuat
Bima menyebut Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat jika dibandingkan dengan banyak daerah lain. Ia merujuk pada struktur pendapatan daerah yang menunjukkan porsi PAD mencapai 66,07 persen, sedangkan transfer dari pemerintah pusat berada di angka 33,83 persen.
Komposisi itu, menurut dia, memperlihatkan ruang fiskal yang cukup baik untuk mendukung pembangunan. Meski begitu, kondisi tersebut tetap perlu dijaga agar tidak membuat daerah kehilangan disiplin dalam mengelola anggaran.
Bagi Bima, ruang fiskal yang sehat akan lebih bermakna jika dibarengi tata kelola yang hati-hati. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan belanja tetap rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.
Masih ada daerah yang bergantung pada pusat
Di sisi lain, Bima mengingatkan bahwa kondisi seperti Jawa Tengah belum terjadi di semua daerah. Masih ada wilayah yang tingkat kemandiriannya rendah dan sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Situasi itu menjadi alasan mengapa penguatan kapasitas fiskal daerah perlu terus didorong. Pembangunan ekonomi daerah, kata dia, akan lebih kokoh jika pemerintah daerah mampu memperbesar pendapatan sendiri dan mengelola belanja dengan lebih efisien.
Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun anggaran di tengah keterbukaan informasi. Setiap kebijakan publik kini cepat mendapat sorotan, sehingga belanja daerah harus benar-benar masuk akal dan tidak lepas dari tanggung jawab.
“Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal,” tegasnya.
Sinergi pusat dan daerah jadi pengungkit program prioritas
Selain efisiensi, Bima menempatkan sinergi pusat dan daerah sebagai unsur yang sama pentingnya. Hubungan kerja yang solid, menurut dia, akan memudahkan pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan.
Ia mengakui sinergi bukan hal yang mudah dibangun dalam praktik. Namun, kerja bersama tetap diperlukan agar program prioritas nasional benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi daerah dan tidak berhenti pada urusan administratif.
Bima juga menilai pengawalan program prioritas harus menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah. Jika program dijalankan dengan koordinasi yang baik, dampaknya bisa menjadi pengungkit pertumbuhan yang lebih luas dan merata.
Pembiayaan inovatif ikut dibutuhkan
Pemerintah juga mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung pembangunan daerah. Pendekatan itu mencakup pengelolaan fiskal yang prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.
Menurut Bima, optimalisasi aset dan pembiayaan inovatif bisa membuka ruang lebih besar bagi daerah untuk menjalankan program prioritas. Dengan begitu, daerah tidak hanya bertumpu pada dana transfer, tetapi memiliki lebih banyak instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Ia menilai birokrasi dan para pemimpin daerah perlu menjaga arah kebijakan agar tetap sejalan. Jika efisiensi anggaran, inovasi PAD, dan kerja sama pusat-daerah dijalankan konsisten, program prioritas berpeluang menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
