Pemerintah tengah menyiapkan pola insentif baru untuk kendaraan listrik murni, dan arah kebijakannya terlihat tidak akan dibuat seragam. Skema itu akan membedakan perlakuan antara baterai berbasis nikel dan baterai non-nikel, sementara kendaraan hibrida tidak akan ikut menikmati dorongan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan insentif itu ditujukan khusus untuk Battery Electric Vehicle atau BEV. Salah satu opsi yang dikaji adalah Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah, tetapi pemerintah masih menimbang skema yang paling efektif sebelum keputusan final diumumkan.
Beda perlakuan untuk jenis baterai
Purbaya menyampaikan bahwa insentif akan mengikuti teknologi baterai yang dipakai kendaraan listrik. Karena itu, baterai berbasis nikel dan non-nikel akan masuk ke perlakuan yang berbeda.
Ia juga menyebut bahwa penjelasan teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Sinyal ini menunjukkan pemerintah sedang menata ulang insentif EV dengan pendekatan yang lebih spesifik daripada sekadar mendorong penjualan mobil listrik.
Arah kebijakan itu juga menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak berhenti pada jumlah kendaraan listrik yang beredar. Di dalamnya ada dorongan untuk mengarahkan pilihan teknologi baterai agar lebih selaras dengan kepentingan industri nasional.
Nikel dikaitkan dengan hilirisasi
Dorongan lebih besar untuk teknologi berbasis nikel tidak lepas dari strategi hilirisasi. Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, sehingga pemerintah ingin memastikan sumber daya itu memberi nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini disusun agar baterai buatan dalam negeri lebih banyak terserap. Besarnya subsidi untuk nikel dipilih supaya baterai domestik bisa dipakai lebih luas di pasar kendaraan listrik.
Dengan pola seperti itu, insentif baru tidak hanya menyentuh konsumen. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri baterai yang mendukung agenda hilirisasi nasional.
BYD memilih menunggu kepastian
Di tengah pembahasan skema baru itu, BYD bersikap hati-hati. Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan perusahaan belum bisa memberi tanggapan rinci karena belum ada informasi resmi.
BYD sendiri menggunakan baterai LFP atau Lithium Ferro Phosphate yang diproduksi sendiri. Meski demikian, Luther menilai nikel maupun LFP sama-sama mendukung upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Ia juga menyoroti kondisi energi yang makin kompleks karena ketidakpastian dan dinamika geopolitik. Dalam pandangan BYD, teknologi baterai baru apa pun jenisnya tetap berada pada arah yang sama, yaitu mendukung niat baik pemerintah dalam mendorong transisi energi.
Insentif tetap dilihat sebagai peluang pasar
Bagi BYD, insentif tetap menjadi salah satu faktor yang bisa menggerakkan pasar. Namun perusahaan menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada kontribusi produk-produk BYD terhadap transisi energi secara keseluruhan.
Luther menyebut BYD sudah memiliki strategi jangka panjang untuk menavigasi perubahan kebijakan. Karena itu, skema insentif baru dipandang bukan hanya sebagai urusan teknologi baterai, tetapi juga bagian dari upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik di pasar domestik.
Purbaya sendiri menegaskan bahwa keputusan akhir masih berada di tangan pemerintah. Pasar kini menunggu seperti apa perbedaan insentif antara baterai nikel dan non-nikel, serta bagaimana aturan baru itu akan memengaruhi persaingan di segmen EV murni.
