Pemerintah memastikan stok BBM nasional masih berada di atas standar minimum di tengah situasi kawasan Timur Tengah yang bergejolak, termasuk di sekitar Selat Hormuz. Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi itu setelah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, dan menegaskan pasokan energi dalam negeri masih aman.
Kepastian tersebut menjadi kabar penting karena Selat Hormuz dikenal sebagai jalur vital bagi pergerakan energi dunia. Meski dinamika geopolitik di kawasan itu belum mereda, pasokan BBM di Indonesia disebut belum mengalami gangguan berarti dan distribusi ke masyarakat tetap berjalan normal.
Pasokan BBM Masih Aman
Bahlil menyebut seluruh aspek pasokan BBM, baik solar maupun bensin, masih terkendali. Ia mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung hampir dua bulan sejak ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat.
Pernyataan itu menunjukkan ketahanan energi nasional masih cukup kuat menghadapi tekanan dari luar. Bagi pemerintah, kestabilan suplai menjadi faktor penting untuk menjaga mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi yang bergantung pada bahan bakar.
Bahlil juga menegaskan cadangan minyak mentah untuk kebutuhan kilang masih berada di atas batas minimum. Dengan kondisi itu, rantai pasok energi di dalam negeri disebut tetap terjaga meski pasar internasional sedang menghadapi ketidakpastian.
Risiko Global Dipantau Ketat
Gejolak di Selat Hormuz membuat pemerintah tetap waspada terhadap potensi dampaknya bagi energi nasional. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena jalurnya sangat berpengaruh terhadap distribusi energi dunia, sehingga setiap gangguan dapat memicu kekhawatiran lebih luas.
Namun, menurut penjelasan Bahlil, situasi global tersebut belum berdampak langsung pada ketersediaan BBM domestik. Stok yang masih melampaui standar minimum menjadi penopang utama agar kebutuhan transportasi dan logistik tidak terganggu.
Pemerintah pun terus memantau perkembangan risiko dari dinamika internasional. Langkah ini dilakukan agar Indonesia tetap memiliki ruang aman dalam menjaga pasokan energi di tengah situasi luar negeri yang belum stabil.
Impor LPG Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Di luar urusan BBM, pemerintah juga menyoroti tingginya ketergantungan pada impor LPG. Bahlil menyampaikan konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari luar negeri.
Besarnya porsi impor itu membuat penguatan kemandirian energi menjadi agenda yang terus dibahas. Pemerintah menilai pengurangan ketergantungan pada LPG impor penting agar pasokan nasional lebih tahan terhadap guncangan dari luar.
Karena itu, pembahasan mengenai substitusi energi terus didorong. Fokusnya bukan hanya menjaga ketersediaan, tetapi juga memperkecil risiko yang muncul dari ketergantungan pada pasokan internasional.
CNG dan DME Dipertimbangkan
Salah satu opsi yang ikut dibahas adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas atau CNG. Bahlil menjelaskan bahan bakar itu berpeluang digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran karena pasokan gas C1 dan C2 dalam negeri dinilai melimpah.
Selain CNG, pemerintah juga membahas pengembangan Dimethyl Ether atau DME berbasis batu bara kalori rendah. Skema ini diposisikan sebagai pilihan untuk membantu menekan impor LPG sekaligus memanfaatkan sumber daya domestik yang tersedia.
Bahlil mengatakan pembahasan CNG masih berjalan dan perlu difinalisasi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Arah kebijakannya tetap sama, yaitu mencari energi pengganti yang lebih efisien dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya nasional.
Langkah Lain untuk Menekan Impor Solar
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat ketahanan energi di sektor solar. Salah satunya melalui optimalisasi lifting migas agar pasokan dari hulu tetap terjaga dan kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi lebih baik.
Program biodiesel B50 dan bioetanol E20 juga terus didorong sebagai bagian dari diversifikasi energi. Bahlil menyebut hasil uji jalan B50 pada kendaraan otomotif menunjukkan performa mesin dan filter bahan bakar tetap aman sesuai standar pabrikan.
Pengujian B50 bahkan mulai diperluas ke sektor perkeretaapian melalui lokomotif. Langkah ini diarahkan untuk menekan impor solar secara lebih signifikan sekaligus memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri.
Tiga Arah Kebijakan Energi
Bahlil merangkum strategi pemerintah ke dalam tiga langkah utama, yakni mengoptimalkan lifting migas, memperluas diversifikasi melalui B50, dan mendorong pengembangan bahan bakar berbasis etanol atau E20. Ketiganya disusun sebagai langkah saling melengkapi untuk menjaga kedaulatan energi nasional.
Dengan stok BBM yang masih di atas standar, cadangan minyak mentah yang aman, serta sejumlah skema substitusi yang terus dibahas, pemerintah berupaya memastikan pasokan energi tetap stabil meski tekanan pasar global belum mereda. Fokusnya kini tertuju pada penguatan sumber energi domestik agar ketahanan energi tidak hanya aman di level stok, tetapi juga lebih tahan terhadap gejolak dari luar negeri.