Permintaan rumah subsidi di Jawa Tengah sebenarnya cukup tinggi, tetapi jalan menuju akad KPR justru sering terhenti di satu titik yang sama: catatan kredit calon pembeli di SLIK OJK. Kondisi ini membuat banyak unit yang sudah tersedia belum terserap maksimal meski kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus digenjot.
Di tengah situasi itu, Himperra Jawa Tengah mendapat target pembangunan hingga 20.000 rumah subsidi. Angka tersebut menempatkan provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan sasaran rumah subsidi terbesar secara nasional.
Stok ada, serapan belum seimbang
Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono menyebut capaian tahun lalu hampir menyentuh 10.000 unit. Tahun ini, anggota Himperra Jawa Tengah ditargetkan membangun 13.000 hingga 15.000 unit, jumlah yang menurutnya sudah mendekati dua pertiga dari target Jawa Tengah.
Di Rakerda Himperra Jawa Tengah di Kota Semarang, Ari juga menyampaikan bahwa sudah tersedia 18.000 unit rumah. Fakta itu menunjukkan pasokan tidak menjadi persoalan utama, tetapi penyaluran ke pembeli masih belum bergerak secepat yang diharapkan.
Hambatan terbesar datang dari data kredit
Masalah yang paling sering menghambat pembelian justru ada pada SLIK OJK. Banyak calon pembeli tertahan karena tercatat memiliki riwayat kredit bermasalah, sehingga pengajuan rumah subsidi tidak bisa langsung diproses.
Ari menegaskan persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kredit bank lama. Sebagian besar hambatan justru datang dari tunggakan layanan keuangan digital seperti paylater dan pinjaman online.
Keterlambatan satu atau dua hari biasanya belum terlalu berdampak. Namun, ketika tunggakan sudah mencapai sebulan, kolektibilitas bisa turun menjadi dua, bahkan banyak yang sampai kolektibilitas lima.
Minat masyarakat tinggi, tetapi belum otomatis menjadi transaksi
Di lapangan, minat masyarakat untuk membeli rumah subsidi tetap besar. Ari menyebut di banyak perumahan ada cukup banyak warga yang ingin membeli, tetapi riwayat kredit mereka membuat proses terhenti sebelum masuk tahap realisasi KPR.
Situasi ini menciptakan ketimpangan yang jelas. Di satu sisi rumah sudah siap tersedia, sementara di sisi lain pembeli yang membutuhkan belum seluruhnya lolos verifikasi pembiayaan.
Bagi pengembang, hambatan di SLIK berarti risiko penyerapan stok berjalan lambat. Bagi masyarakat MBR, kondisi itu menentukan apakah mereka bisa memperoleh rumah subsidi atau justru tertahan pada tahap pengajuan.
Perhatian daerah ikut menguat
Rakerda Himperra Jawa Tengah di Kota Semarang juga dihadiri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. Kehadiran itu menunjukkan adanya perhatian daerah terhadap percepatan pembangunan rumah subsidi bagi MBR di Jawa Tengah.
Dengan target sebesar 20.000 unit, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kemampuan pengembang membangun rumah. Kelancaran akses pembiayaan dan pembenahan persoalan di SLIK OJK akan ikut menentukan seberapa jauh rumah-rumah itu benar-benar bisa sampai ke tangan masyarakat.
