Subsidi BBM kembali disorot karena dinilai belum memberi dampak keadilan sosial yang optimal. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai porsi besar anggaran negara masih tersedot untuk menopang konsumsi bahan bakar, sementara manfaatnya belum sepenuhnya jatuh ke kelompok yang paling membutuhkan.
Djoko menyebut sektor transportasi menyerap 40% konsumsi BBM nasional, tetapi data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan 93% konsumsi BBM subsidi justru dinikmati kalangan mampu yang menggunakan kendaraan pribadi. Dari sisi kebijakan, komposisi itu membuat subsidi BBM dinilai kurang tepat sasaran.
Beban fiskal yang terus berfluktuasi
Djoko menjelaskan beban energi dalam APBN sangat dipengaruhi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan volume konsumsi masyarakat. Tiga faktor itu membuat besaran subsidi BBM naik-turun tajam dari tahun ke tahun dan menyulitkan pemerintah menjaga efektivitas kebijakan.
Ia mencontohkan realisasi subsidi BBM yang pernah mencapai Rp 551,2 triliun pada 2022, lalu turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023. Pada 2024, realisasi itu menyusut tajam menjadi Rp 113,3 triliun, sebelum kembali melonjak menjadi Rp 394,3 triliun pada 2025 dan dipatok Rp 210,1 triliun pada 2026.
Transportasi publik daerah dinilai lebih strategis
Menurut Djoko, alih dukungan fiskal ke transportasi publik akan lebih strategis ketimbang mempertahankan pola subsidi BBM yang mudah berubah. Ia menilai sistem transportasi publik yang kuat merupakan salah satu ciri negara maju, sementara Indonesia masih mengejar visi menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045.
Karena waktu menuju 2045 tinggal 19 tahun, Djoko menilai daerah perlu segera membenahi layanan angkutan umum dengan pola yang lebih modern dan terencana. Ia menilai pembenahan itu tidak bisa lagi ditunda jika target jangka panjang ingin dicapai.
Baru sebagian kecil daerah yang bergerak
Djoko memaparkan bahwa dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9% yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang mandiri dalam pembiayaannya.
Saat ini, hanya dua pemerintah daerah yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Manado lewat Trans Manado. Kondisi tersebut menunjukkan pembenahan transportasi publik di banyak daerah masih jauh dari merata.
Insentif motor listrik juga disorot
Djoko menilai alokasi APBN untuk subsidi Rp5 juta pembelian motor listrik secara umum akan lebih berdampak jika diarahkan untuk mendukung pembenahan transportasi publik. Menurut dia, insentif semacam itu sebaiknya diprioritaskan kepada pemerintah daerah agar layanan angkutan umum bisa berkembang lebih cepat.
Ia menambahkan, jika insentif kendaraan listrik tetap dijalankan, maka wilayah sasarannya perlu dikoreksi. Dukungan itu, kata dia, lebih tepat diberikan kepada masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP, yakni tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM.
Dengan kondisi konsumsi BBM seperti saat ini, penguatan transportasi publik dinilai menjadi pilihan kebijakan yang lebih efisien sekaligus lebih adil. Fokus pada layanan angkutan umum juga membuka ruang agar subsidi negara tidak terus terserap besar oleh penggunaan kendaraan pribadi.
