Kenaikan BBM nonsubsidi kembali menjadi sorotan karena langsung bersentuhan dengan dua kepentingan besar sekaligus, yakni menjaga kesehatan APBN dan melindungi daya beli masyarakat. Di satu sisi, pemerintah dinilai perlu mengikuti dinamika harga minyak dunia, tetapi di sisi lain, beban hidup publik bisa ikut tertekan ketika harga energi bergerak naik.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan tetap dipusatkan pada BBM bersubsidi, bukan pada semua jenis bahan bakar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa BBM nonsubsidi memang mengikuti fluktuasi harga minyak dunia sesuai regulasi kementerian tahun 2022, sehingga penyesuaian harga dianggap berjalan dalam koridor aturan yang sudah ada.
Pembagian peran antara negara dan pasar
Bahlil menilai mekanisme ini menunjukkan pembagian peran yang jelas antara negara dan pasar. Menurut dia, produk seperti Pertamax Turbo dan diesel berkualitas tinggi lebih banyak dipakai oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik.
Dari sudut pandang itu, subsidi negara dianggap lebih tepat diarahkan kepada kelompok rentan agar bantuan benar-benar menyentuh sasaran. Jika konsumsi masyarakat yang sebenarnya mampu tetap ditopang subsidi, ruang fiskal dikhawatirkan akan makin sempit untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Tekanan atas kebijakan ini muncul di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil. Harga minyak mentah bergerak di atas asumsi fiskal banyak negara, termasuk Indonesia, setelah jalur logistik penting seperti Selat Hormuz terganggu akibat konflik geopolitik.
APBN dihadapkan pada pilihan sulit
Di tengah situasi itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dipandang sebagai salah satu cara menahan beban anggaran. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah penyesuaian tersebut karena lonjakan harga minyak dunia dinilai bisa membuat biaya impor minyak membengkak dan mempersulit pengelolaan keuangan negara.
JK juga menyinggung risiko jika harga impor terus melesat, termasuk kemungkinan defisit anggaran yang makin melebar. Dalam pandangannya, mempertahankan harga lama di tengah kenaikan biaya impor justru bisa membuat kondisi fiskal tidak berkelanjutan.
Namun, kekhawatiran lain muncul dari sisi dampak lanjutan ke masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi tidak berhenti pada pom bensin, tetapi bisa merambat ke biaya logistik dan harga pangan.
Efek berantai ke biaya hidup
Jika ongkos distribusi naik, beban itu berpotensi kembali dirasakan konsumen dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang lebih mahal. Mufti juga menyoroti posisi kelas menengah yang kerap berada di titik paling rapuh saat daya beli mulai tertekan.
Kelompok ini dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi sehari-hari, tetapi sering tidak mendapat perlindungan yang cukup ketika biaya hidup naik. Karena itu, kebijakan harga BBM tidak hanya dinilai dari sisi neraca fiskal, melainkan juga dari daya tahan konsumsi masyarakat luas.
Risiko lain yang ikut mencuat adalah perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Jika pergeseran ini terjadi dalam skala besar, antrean di SPBU dapat memanjang dan stok BBM subsidi berpotensi lebih cepat terkuras.
Ancaman salah sasaran dan distribusi yang tidak merata
Dalam kondisi seperti itu, kelompok mampu dan kelompok rentan bisa sama-sama berebut kuota yang terbatas. Mufti menekankan bahwa tanpa data penerima yang akurat dan pengawasan distribusi yang ketat, subsidi rawan kembali tidak tepat sasaran.
Masalah distribusi juga menjadi perhatian di daerah, terutama jika stok BBM subsidi di wilayah pelosok tidak merata. Ketika inflasi pangan masih tinggi, gangguan pasokan bahan bakar dapat ikut menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Karena itulah, perdebatan soal BBM nonsubsidi tidak bisa dilepaskan dari lingkup reformasi subsidi energi yang lebih luas. Dalam referensi disebutkan alokasi subsidi energi Indonesia pada 2025 mencapai Rp 281,6 triliun, dan angkanya diproyeksikan terus naik bila tidak ada pembenahan struktural.
Digitalisasi disebut jadi jalan keluar
Untuk menekan kebocoran, digitalisasi distribusi energi dinilai penting. Sistem pemantauan real-time berbasis kecerdasan buatan, termasuk command center yang terhubung ke nosel SPBU, disebut bisa membantu memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Integrasi dengan data kependudukan juga dianggap krusial agar penyaluran makin presisi. Dengan pengawasan yang lebih rapi, beban APBN dapat diarahkan ke tujuan yang tepat tanpa memunculkan kelangkaan baru di lapangan.
Perbandingan dengan negara lain turut memberi konteks bahwa harga BBM di Indonesia masih relatif kompetitif, meski tekanan tetap terasa. Di Singapura, harga bensin RON 95 disebut berada di kisaran Rp 57.000 per liter, sedangkan di Thailand sekitar Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per liter.
Malaysia memberi contoh berbeda karena masih mensubsidi RON 95 hingga sekitar Rp 7.000 – Rp 8.000 per liter, meski mulai memperketat subsidi melalui bantuan tunai langsung. Pola itu menunjukkan bahwa penyesuaian harga biasanya perlu dibarengi perlindungan sosial yang lebih terarah agar gejolak di masyarakat tidak membesar.
Sejumlah catatan dari pakar energi internasional juga menyoroti pentingnya transparansi reformasi subsidi, realokasi anggaran ke energi rendah karbon, efisiensi transportasi publik berbasis listrik, dan penguatan logistik digital. Dalam konteks Indonesia, kenaikan BBM nonsubsidi menjadi bagian dari penataan fiskal yang lebih luas sekaligus ujian menjaga keseimbangan antara APBN yang sehat dan daya tahan masyarakat di tengah badai ekonomi.