Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh barang subsidi harus disalurkan kepada masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Arahan itu menempatkan koperasi sebagai jalur utama agar bantuan pemerintah diterima warga yang berhak.
Prabowo juga mengingatkan bahwa barang subsidi adalah milik rakyat dan tidak boleh diperdagangkan. Penegasan tersebut didasarkan pada penilaiannya bahwa masih ada penyimpangan yang membuat sebagian barang bersubsidi tidak sampai kepada penerima.
Komitmen itu kembali menjadi pokok pembahasan ketika Prabowo memanggil jajaran menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (23/7). Rapat terbatas tersebut secara khusus membahas pengembangan Kopdes Merah Putih.
Skema yang disiapkan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran subsidi. Koperasi desa juga diproyeksikan menjadi pembeli atau offtaker hasil produksi pertanian saat harga pasar berada di bawah ketentuan pemerintah.
Dua fungsi utama Kopdes
Peran pertama Kopdes Merah Putih adalah mendekatkan distribusi barang bersubsidi kepada masyarakat. Dengan jalur koperasi, pemerintah berharap pengawasan atas barang subsidi dapat berjalan lebih baik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Peran kedua menyasar sektor pangan dan pertanian. Koperasi dapat menyerap hasil produksi dalam jumlah besar ketika harga komoditas tertentu jatuh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut gabah, jagung, dan komoditas pertanian lain sebagai contoh produk yang dapat diserap. Fungsi tersebut diharapkan memberi saluran pembelian bagi produsen ketika harga berada di bawah batas yang ditentukan.
“Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan.
Pembahasan melibatkan lintas sektor
Kehadiran sejumlah kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa pelaksanaan Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebijakan ekonomi, energi, pertanian, pendidikan tinggi, BUMN, serta pengawasan keuangan. Para menteri mulai tiba di kompleks Istana sejak pukul 12.00 WIB.
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Ferry Juliantono | Menteri Koperasi |
| Purbaya Yudhi Sadewa | Menteri Keuangan |
| Bahlil Lahadalia | Menteri ESDM |
| Andi Amran Sulaiman | Menteri Pertanian |
| Brian Yuliarto | Mendikti Saintek |
| Donny Oskaria | Kepala BP BUMN |
| Yusuf Ateh | Kepala BPKP |
Selain para menteri tersebut, rapat juga dihadiri sejumlah menteri koordinator. Mereka adalah Pratikno, Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Djamari Chaniago, serta Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa agenda rapat terbatas itu membahas koperasi. Keterlibatan banyak bidang memperlihatkan bahwa program ini dipersiapkan untuk menjalankan fungsi yang luas, bukan sekadar kelembagaan koperasi.
Arahan yang telah disampaikan sebelumnya
Prabowo sebelumnya menyampaikan kewajiban penyaluran subsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih dalam pidato pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7). Saat itu, ia menekankan bahwa mekanisme tersebut harus dijalankan.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus,” kata Prabowo.
Pembahasan di Istana pada Kamis bukan kali pertama dilakukan bersama jajaran kabinet. Pada Rabu (15/7), Prabowo juga telah menggelar rapat mengenai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
CNN Indonesia melaporkan rapat terbaru kembali menyoroti dua mandat bagi Kopdes Merah Putih, yakni distribusi subsidi dan penyerapan hasil pertanian. Kedua fungsi itu menjadi dasar pengembangan koperasi dalam kebijakan pemerintah.
