Komisi V DPR memilih menunda rapat kerja pembahasan kecelakaan maut kereta api di Bekasi setelah menemukan kejanggalan pada dokumen surat yang dibahas. Di tengah sorotan soal keselamatan transportasi, perhatian justru tertuju pada adanya dua surat berbeda yang memiliki nomor identik.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan temuan itu langsung dalam forum rapat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Ia menilai persoalan administrasi seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena dokumen negara semestinya menjadi dasar kerja yang jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda.
Nomor sama, isi berbeda
Lasarus mengungkap bahwa dua dokumen yang berbeda justru tercantum dengan nomor surat yang sama persis. Ia bahkan sempat mengecek ulang karena temuan itu dinilai cukup aneh untuk muncul dalam rapat resmi.
“Dua hal yang berbeda, tetapi nomor dokumennya sama persis, Pak Sekjen. Tadi saya sampai harus memakai kacamata untuk memastikan. Coba lihat lagi, sama tidak? Ternyata memang sama,” ujar Lasarus.
Menurut dia, perbedaan isi dengan nomor yang sama dapat memicu persoalan lebih besar jika tidak segera dijelaskan. Karena itu, ia meminta asal-usul dan keabsahan dokumen tersebut ditelusuri sebelum pembahasan berlanjut.
Absennya Menteri Perhubungan ikut jadi persoalan
Selain soal surat, rapat juga tersendat karena Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tidak hadir. Lasarus merujuk pada Tata Tertib DPR, khususnya Pasal 272, untuk menegaskan bahwa rapat kerja memiliki ketentuan yang jelas soal kehadiran dan pengambilan keputusan.
Ia menolak penafsiran “diwakili” dibuat terlalu longgar. Jika batas itu dibiarkan kabur, menurutnya, mekanisme rapat kerja bisa menjadi tidak jelas karena perwakilan berlapis dapat terus mengarah ke pejabat yang lebih rendah.
Keputusan menunda rapat juga bukan berasal dari satu pihak saja. Lasarus menyebut tiga dari empat pimpinan dan enam dari delapan fraksi menyatakan rapat sebaiknya ditunda, lalu penundaan itu diumumkan secara resmi.
Pembahasan kecelakaan Bekasi tetap dinilai mendesak
Meski rapat ditunda, Komisi V tetap memandang kasus kecelakaan kereta api di Bekasi sebagai persoalan penting. Lasarus menilai isu keselamatan transportasi menjadi perhatian publik sehingga pembahasannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa.
Ia juga menyampaikan penghormatan kepada para pejabat yang sudah hadir dalam undangan rapat, termasuk menteri pekerjaan umum, kepala Basarnas, Korlantas, dan wakil menteri perhubungan. Namun, menurut dia, kehadiran mereka belum cukup untuk melanjutkan pembahasan jika unsur utama yang dibutuhkan belum terpenuhi.
Lasarus berharap Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT segera merampungkan investigasi. Hasil investigasi itu dinilai penting agar rapat berikutnya memiliki dasar yang lebih lengkap dan pembahasan bisa berjalan lebih terarah.
Jadwal lanjutan diminta lebih pasti
Di sisi lain, Lasarus meminta agar jadwal pertemuan berikutnya disusun lebih pasti bersama Kementerian Perhubungan. Langkah itu dianggap perlu supaya rapat lanjutan tidak kembali terkendala oleh absensi pejabat yang dibutuhkan dalam pembahasan.
Penundaan rapat membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada tragedi kecelakaan KA di Bekasi, tetapi juga pada urusan administrasi dan tata kelola rapat di parlemen. Di tengah dorongan untuk mempercepat pembahasan keselamatan transportasi, Komisi V menunggu dokumen yang lebih jelas dan kehadiran pihak yang dinilai paling relevan untuk menjawab persoalan.
Source: www.beritasatu.com