Swiss memasuki fase debat yang sangat rapuh menjelang referendum 14 Juni, ketika usulan membatasi populasi permanen hingga 10 juta jiwa sebelum 2050 memecah opini publik tepat di tengah kekhawatiran soal migrasi dan tekanan ekonomi. Survei terbaru menunjukkan posisi warga nyaris seimbang, sementara dampaknya bisa merembet ke hubungan Swiss dengan Uni Eropa.
Jajak pendapat GfS Bern untuk penyiar publik SRG yang dilakukan pada 20 April hingga 3 Mei mencatat 47% responden mendukung proposal itu dan 47% lainnya menolaknya. Survei tersebut melibatkan 19.728 responden dengan margin galat plus minus 2,8 poin persentase, sehingga pertarungan suara masih terbuka lebar.
Masih ada kelompok responden yang belum menentukan sikap, dan itu membuat hasil akhir referendum sulit diprediksi. Sebuah survei lain yang dirilis lembaga berbeda pada akhir April bahkan sempat memberi keunggulan tipis bagi kubu pendukung, menandakan opini warga belum mengerucut ke satu arah.
Usulan ini didorong Partai Rakyat Swiss atau SVP, partai terbesar di negara itu. Selain menekan batas populasi permanen, proposal tersebut juga meminta Swiss mengakhiri perjanjian kebebasan bergerak dengan Uni Eropa.
SVP sejak lama menolak integrasi yang lebih dalam dengan Uni Eropa. Partai itu memandang pendekatan Brussels sebagai ancaman bagi kedaulatan Swiss dan sebagai sumber regulasi yang berlebihan.
Pemerintah Swiss menilai inisiatif tersebut berisiko besar bagi stabilitas nasional. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat merusak kerja sama dengan Uni Eropa, yang menjadi mitra dagang utama Swiss, sekaligus menekan perekonomian.
Kekhawatiran itu muncul pada saat yang sangat sensitif karena parlemen Swiss sedang membahas kesepakatan Swiss-Uni Eropa yang dicapai pada akhir 2024. Paket tersebut dirancang untuk memperdalam integrasi ekonomi kedua pihak, sehingga referendum ini menambah tekanan politik di momen yang krusial.
Perdebatan soal batas penduduk juga dipicu oleh keresahan atas pertumbuhan populasi yang cepat. Tekanan pada infrastruktur publik memperkuat argumen pihak yang ingin membatasi jumlah penduduk permanen, meski dunia usaha menilai langkah itu justru dapat mengancam kemakmuran.
Isu ini semakin menonjol karena jumlah penduduk Swiss baru saja melewati 9 juta jiwa. Pada 2024, warga negara asing juga sudah mencapai lebih dari 27% dari total populasi, sehingga perdebatan soal migrasi dan kapasitas layanan publik makin mudah menyulut perbedaan pandangan.
Di sisi lain, pemerintah justru mendorong penguatan hubungan dengan Uni Eropa untuk melindungi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Tekanan itu bertambah setelah kebijakan perdagangan pemerintahan Presiden Donald Trump membuat Washington pada 2025 menjatuhkan tarif tertinggi di Eropa kepada Swiss.
