Pemerintah memastikan tarif KRL Commuter Line tidak akan naik di tengah pembahasan integrasi transportasi publik di Jakarta. Arah kebijakan yang disiapkan justru mengarah pada ongkos perjalanan yang lebih hemat bagi penumpang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi, menegaskan bahwa tarif KRL masih ditopang subsidi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Karena itu, pembahasan yang berlangsung saat ini bukan penyesuaian harga, melainkan penyatuan sistem tarif antarmoda.
Fokus pemerintah bergeser ke tarif terintegrasi
Menurut Dedy, pemerintah ingin membangun sistem yang memudahkan masyarakat berpindah dari satu moda ke moda lain tanpa harus membayar penuh di tiap kendaraan umum yang digunakan. Ia menekankan bahwa tidak ada rencana kenaikan tarif KRL dalam pembahasan yang berjalan.
“Untuk yang subsidi dari KRL itu ditanggung dari Kementerian Perhubungan melalui DJKA. Itu belum, tapi intinya adalah bahwa tidak ada kenaikan tarif. Justru tarif itu lebih murah lagi kalau diintegrasi,” ujar Dedy.
Skema ini diposisikan sebagai upaya membuat perjalanan di Jakarta dan sekitarnya lebih efisien. Dengan integrasi, beban biaya penumpang diharapkan tidak bertambah meski mereka memakai lebih dari satu moda transportasi.
Skema Rp10.000 jadi contoh integrasi di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta saat ini telah menerapkan tarif integrasi Rp10.000 untuk transportasi umum di wilayah ibu kota. Skema tersebut berlaku selama tiga jam pada hari kerja dan mencakup moda yang berada di bawah pengelolaan BUMD DKI Jakarta.
Moda yang sudah masuk dalam sistem itu meliputi Mikrotrans, Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta. Dengan mekanisme tersebut, penumpang dapat berpindah moda tanpa membayar tarif penuh secara terpisah selama masih berada dalam batas waktu yang ditentukan.
Contohnya, pengguna Transjakarta bisa melanjutkan perjalanan ke MRT Jakarta dan tetap menggunakan tarif integrasi yang sama. Pola ini menjadi acuan yang ingin diperluas agar KRL juga bisa masuk ke jaringan tarif yang saling terhubung.
KCI dan Pemprov DKI dibahas dalam satu meja
Kementerian Perhubungan kini menjembatani PT Kereta Commuter Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas integrasi tarif transportasi umum. Prosesnya masih berjalan karena butuh kesepakatan dari semua pihak sebelum diterapkan secara penuh.
Dedy mengatakan mekanisme integrasi harus disusun bersama agar sistem pembayaran bisa berjalan seragam. Jika kesepakatan tercapai, penumpang KRL akan lebih mudah melanjutkan perjalanan ke MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan Mikrotrans.
JakLingko tetap menjadi pengelola pembayaran
Dalam skema yang sedang dibahas, sistem pembayaran tetap mengacu pada mekanisme yang sudah berjalan saat ini. PT JakLingko Indonesia akan mengelola pembacaan aktivitas transit pengguna saat berpindah dari satu moda ke moda lain.
Dengan cara itu, tarif dihitung secara terintegrasi sehingga pengguna tidak dikenai biaya terpisah untuk setiap moda yang dipakai. Dedy menyebut skema ini lebih efisien dibanding membayar satu moda secara parsial lalu dilanjutkan moda lain dengan tarif terpisah.
“Mereka bisa menggunakan berbagai macam moda, baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans, dan itu dihitung hanya Rp10 ribu. Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya,” kata Dedy.
Peluang penumpang KRL ikut menikmati ongkos lebih hemat
Kemenhub berharap integrasi tarif nantinya tidak berhenti pada moda yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Layanan KRL Jabodetabek juga diharapkan bisa masuk dalam skema yang sama agar perjalanan antarmoda semakin sederhana bagi pengguna.
Pembahasan dengan KCI masih terus dilakukan untuk menyusun mekanisme yang memungkinkan integrasi diterapkan bersama. Jika kesepakatan tercapai, penumpang KRL dapat menikmati sistem pembayaran yang lebih terhubung saat berpindah ke moda lain di Jakarta.
Meski begitu, semua itu tetap bergantung pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait. Arah yang disiapkan pemerintah jelas, yakni menjaga tarif KRL tetap dan membuka peluang ongkos perjalanan menjadi lebih murah lewat integrasi antarmoda.