Tenggat kewajiban halal pada Oktober 2026 membuat pelaku industri suplemen kesehatan perlu bergerak lebih cepat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menilai penyesuaian sejak dini penting agar pelaku usaha tidak tertahan saat aturan mulai berlaku penuh.
Dorongan itu diarahkan langsung kepada Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia atau APSKI. Dalam Rapat Anggota APSKI di CNI Creative Center Building, Kembangan, Jakarta Barat, BPJPH juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyosialisasikan aturan yang akan segera diterapkan.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa sertifikasi halal kini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Menurut dia, halal sudah berubah menjadi kebutuhan pasar global sekaligus penanda kemajuan industri di era modern.
Fokus BPJPH ke sektor suplemen
BPJPH meminta para pelaku usaha suplemen kesehatan segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Langkah ini dipandang perlu agar industri tidak menghadapi hambatan ketika kebijakan Wajib Halal mulai berjalan.
Haikal menyampaikan bahwa label halal memiliki makna yang lebih luas dari sekadar kepatuhan dokumen. Ia menilai halal kini menjadi simbol bisnis yang maju dan relevan dengan kebutuhan peradaban modern.
Tenggat yang menyentuh banyak sektor
Aturan yang akan berlaku pada Oktober 2026 tidak hanya menyasar suplemen kesehatan. BPJPH menjelaskan bahwa kewajiban itu juga mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga barang gunaan yang beredar di pasar domestik.
Karena cakupannya luas, pelaku usaha diminta bersiap sejak awal. BPJPH menilai penyesuaian lebih cepat akan membantu perusahaan menghindari kendala saat implementasi aturan berlangsung penuh.
Pendampingan bagi pelaku usaha
Selain mendorong percepatan, BPJPH juga menyatakan kesiapan untuk memberi bimbingan kepada anggota APSKI. Pendampingan ini ditujukan agar pelaku usaha dapat memahami kebutuhan bisnisnya sekaligus menyesuaikannya dengan regulasi nasional.
Pertemuan dengan APSKI menunjukkan bahwa pendekatan BPJPH tidak berhenti pada penegakan kewajiban. Sosialisasi seperti ini diposisikan sebagai cara untuk membantu industri memahami arah kebijakan sebelum masa penerapan penuh tiba.
Nilai tambah bagi industri nasional
BPJPH menilai percepatan sertifikasi halal bisa memberi keuntungan lebih besar bagi industri nasional. Kepercayaan konsumen dinilai berpeluang meningkat ketika produk memiliki penanda halal yang jelas.
Di sisi lain, nilai halal juga dianggap penting untuk memperluas daya jangkau produk lokal di pasar internasional. Dengan sertifikasi yang lebih cepat, pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat posisi bersaing di tengah ketatnya ekosistem halal dunia.
Haikal mendorong pelaku industri melihat sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis. Bagi sektor suplemen kesehatan, langkah yang diambil sekarang akan menentukan kesiapan mereka saat aturan wajib halal mulai berlaku penuh pada Oktober 2026.