Dalam waktu yang berdekatan, tiga kepala daerah di Jawa Timur masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menjadi yang terbaru setelah ditangkap bersama belasan orang lain dalam dugaan pemerasan.
Sebelumnya, Wali Kota Madiun lebih dulu terciduk pada Januari, lalu Bupati Ponorogo menyusul dalam operasi tangkap tangan KPK terkait suap promosi jabatan. Rangkaian peristiwa ini membuat perhatian publik terus tertuju pada Jawa Timur, bukan hanya karena jumlah pejabat yang terseret, tetapi juga karena pola perkara yang berulang.
Kasus Tulungagung Jadi Sorotan Terbaru
Penangkapan Gatut Sunu Wibowo menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang berhadapan dengan hukum. Dugaan yang mengemuka dalam perkara itu berkaitan dengan pemerasan terhadap Kepala SKPD.
Kasus tersebut disebut juga terkait pemotongan anggaran proyek untuk kepentingan tertentu. Dari situ, muncul kembali pertanyaan mengenai cara kekuasaan dijalankan di tingkat daerah ketika jabatan diduga dipakai untuk kepentingan pribadi.
Tiga Nama, Tiga Perkara, Satu Provinsi
Dalam periode yang singkat, tiga pemimpin daerah di provinsi yang sama muncul dalam perkara yang berbeda. Wali Kota Madiun tersangkut lebih dulu, kemudian Bupati Ponorogo, dan kini Bupati Tulungagung.
Urutan itu memperkuat kesan publik bahwa persoalan korupsi di tingkat pemerintahan daerah belum menunjukkan tanda mereda. Meski kasusnya tidak sama, rangkaian ini tetap menyoroti problem yang serupa, yakni penyalahgunaan kewenangan.
Pola Penyimpangan yang Terlihat Berulang
Dari tiga perkara tersebut, bentuk pelanggarannya juga beragam. Ada dugaan gratifikasi, ada pemerasan, dan ada pula praktik suap terkait promosi jabatan.
Keragaman modus itu menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada satu bentuk pelanggaran saja. Saat kekuasaan dipakai untuk mencari keuntungan tertentu, pelayanan publik ikut terdampak dan kepercayaan masyarakat perlahan menurun.
Warga Mulai Jenuh dengan Kasus Serupa
Bagi masyarakat Jawa Timur, kabar OTT pejabat daerah bukan lagi hal yang benar-benar mengejutkan. Situasi seperti ini justru memunculkan kejenuhan karena kasus datang berulang dengan aktor yang berbeda, tetapi masalahnya nyaris sama.
Sebagian warga bahkan mulai merespons dengan sikap pasrah. Alih-alih kaget, ada yang menilai penangkapan pejabat sudah terlalu sering terjadi dan terasa seperti pola yang terus berulang.
Dampak Reputasi bagi Jawa Timur
Rentetan kasus tersebut juga memberi beban reputasi bagi Jawa Timur secara keseluruhan. Provinsi ini sejatinya memiliki banyak sisi lain yang bisa menjadi perhatian, mulai dari potensi wisata sampai pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun selama nama-nama pemimpin daerah terus muncul dalam perkara korupsi, sorotan publik akan tetap tertuju pada sisi kelam pemerintahan lokal. Kondisi itu membuat perhatian terhadap Jawa Timur tidak hanya berkisar pada pembangunan, tetapi juga pada kualitas pengawasan dan integritas pejabat publik.
Pengawasan yang Menjadi Tuntutan Publik
Kasus terbaru di Tulungagung kembali menegaskan bahwa pengawasan terhadap pejabat daerah tidak boleh longgar. Ketika jabatan disalahgunakan, pihak yang paling cepat merasakan dampaknya adalah warga yang membayar pajak dan retribusi.
Di tengah berulangnya perkara serupa, publik masih menunggu apakah pola lama ini akan terus terjadi atau akhirnya terputus. KPK pun kembali menjadi pusat perhatian dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan oleh elite daerah di Jawa Timur.
Source: mojok.co