Lelang SRBI yang meningkat dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah memberi sinyal bahwa pasar masih mau menerima instrumen domestik di tengah situasi yang penuh kewaspadaan. Namun, di balik sentimen yang membaik itu, tekanan pada cadangan devisa dan lonjakan utang pemerintah tetap membuat ruang gerak ekonomi belum sepenuhnya longgar.
Minat pada tenor panjang terlihat kuat dalam lelang SRBI terbaru. Total lelang naik 20,2% secara mingguan menjadi Rp32,5 triliun, dengan tenor 12 bulan menyerap porsi terbesar sebesar Rp25,4 triliun meski imbal hasilnya turun tipis menjadi 6,4%.
Pergerakan itu menunjukkan instrumen domestik masih menarik bagi pasar saat volatilitas rupiah belum sepenuhnya reda. Stabilnya imbal hasil tenor pendek juga memperlihatkan kebijakan moneter Bank Indonesia masih terjaga tanpa menimbulkan tekanan likuiditas berlebihan.
Di pasar obligasi, sinyal serupa ikut muncul. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun turun menjadi 6,60%, sedangkan tenor dua tahun berada di level 6,28%.
Penurunan yield tersebut ditopang stabilisasi Bank Indonesia, kembalinya aliran modal asing, melemahnya indeks dolar AS, dan rupiah yang stabil di kisaran Rp17.382 per dolar AS. Spread obligasi pemerintah Indonesia terhadap US Treasury juga terus menyempit, meski kurva imbal hasil yang masih datar menandakan pasar belum sepenuhnya yakin pada prospek pertumbuhan ekonomi.
Kewaspadaan pasar tidak lepas dari kondisi eksternal yang masih belum benar-benar aman. Analis Mirae Sekuritas Jessica Tasijawa menilai ketidakpastian global tetap tinggi, terutama karena arah kebijakan perdagangan pemerintahan Donald Trump.
Ia menyoroti langkah pemerintah Amerika Serikat yang mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memblokir tarif global 10% di bawah Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Jessica juga mencatat tekanan AS kepada Uni Eropa agar segera menyelesaikan kesepakatan dagang sebelum 4 Juli.
Menurutnya, rangkaian itu menunjukkan proteksionisme belum benar-benar hilang dari pasar global. Meski begitu, pelonggaran tarif tetap punya dampak positif jangka pendek karena bisa menahan inflasi impor dan membantu sentimen perdagangan global.
Di dalam negeri, biaya menjaga stabilitas juga mulai terlihat dari posisi cadangan devisa. Pada April 2026, cadangan devisa Indonesia turun menjadi USD146,2 miliar dari USD148,2 miliar pada Maret 2026.
Penurunan itu terutama dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Jessica menjelaskan, cadangan devisa yang turun USD10,3 miliar secara year-to-date menandakan biaya stabilisasi nilai tukar makin besar.
Meski demikian, posisi devisa tersebut masih dinilai cukup kuat untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia dalam jangka pendek. Tekanan pada cadangan devisa tetap penting dicermati karena pasar masih sensitif terhadap arah rupiah ketika volatilitas global tinggi.
Dari sisi fiskal, beban pembiayaan pemerintah juga semakin menanjak. Utang pemerintah Indonesia melonjak 19% secara tahunan menjadi Rp9.920,4 triliun per 26 Maret 2026, sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto naik menjadi 40,75%.
Kondisi itu menunjukkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan berbasis pasar masih tinggi. Pada saat yang sama, pertumbuhan pendapatan belum sejalan dengan kebutuhan belanja yang terus naik.
Risiko refinancing ikut menjadi perhatian karena puncak jatuh tempo Surat Berharga Negara diperkirakan mencapai Rp886 triliun pada 2026. Dengan kebutuhan pengelolaan utang yang makin besar, pasar akan terus memantau seberapa kuat negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas nilai tukar, dan disiplin fiskal.
Source: www.medcom.id