Warga Perumahan Elite ASYA di Jakarta Timur menagih penjelasan tertulis dari PT Asya Mandira Land dan pengelola kawasan soal status Club House, pengelolaan lingkungan, serta rencana kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan atau IPL. Dalam aksi damai di area Marketing Gallery ASYA, mereka meminta semua hal itu dibuka secara terang agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Aksi tersebut digelar pada Sabtu pagi, 23 Mei 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Ratusan warga dari berbagai cluster datang di tengah hujan dengan satu suara, yakni meminta kepastian atas aset yang sejak awal mereka anggap sebagai bagian dari fasilitas eksklusif hunian.
Tuntutan warga mengerucut pada transparansi
Paguyuban Warga ASYA menilai persoalan yang mereka hadapi sudah tidak bisa lagi diselesaikan lewat penjelasan sepihak. Mereka meminta direksi PT Asya Mandira Land dan manajemen Asya Estate Management atau AEM duduk bersama warga dalam pertemuan resmi dan terbuka.
Gerard Thema dari perwakilan paguyuban menyebut kehadiran ratusan warga menjadi tanda bahwa masalah ini dipandang serius. Ia juga menilai jajaran top management pengembang tidak profesional karena tidak merespons dialog langsung yang diminta warga.
Hingga aksi berlangsung, warga mengatakan tidak ada perwakilan dari pengembang maupun AEM yang menemui massa. Kondisi itu membuat desakan agar ada pertemuan resmi semakin menguat.
Sorotan utama tertuju pada Club House
Keberatan terbesar warga berkaitan dengan status Club House yang sebelumnya dipasarkan sebagai nilai tambah eksklusif bagi pembeli hunian. Warga ingin status legalitas dan kepemilikan fasilitas itu dijelaskan secara terbuka dan tertulis.
Mereka menduga aset tersebut sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum atau Fasos/Fasum. Jika dugaan itu benar, warga menilai ada potensi kerugian bagi konsumen yang sudah membayar mahal dengan harapan memperoleh fasilitas tersebut.
Karena itu, mereka meminta kejelasan penuh agar tidak ada tafsir yang merugikan pembeli. Bagi warga, transparansi soal aset menjadi inti persoalan yang harus dijawab pengembang.
Masalah lingkungan dan IPL ikut dipersoalkan
Selain Club House, warga juga menyoroti tata kelola lingkungan oleh AEM. Mereka menyebut ada persoalan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL yang berada di Club House masing-masing cluster.
Di saat yang sama, pengelola disebut berencana menaikkan IPL. Warga menolak langkah tersebut sebelum ada perbaikan nyata pada sistem IPAL dan dasar kebijakan kenaikan dijelaskan dengan jelas.
Penolakan itu membuat isu pengelolaan lingkungan ikut masuk dalam tuntutan utama. Warga menilai tidak adil jika beban iuran dinaikkan tanpa pembenahan yang bisa dirasakan langsung penghuni.
Tiga sikap yang dibawa dalam aksi damai
Dalam aksi tersebut, Paguyuban Warga ASYA menyampaikan tiga poin sikap. Pertama, mereka memberi ultimatum 7×24 jam kepada direksi PT Asya Mandira Land dan manajemen AEM untuk menggelar pertemuan resmi dan terbuka dengan warga.
Kedua, warga meminta transparansi tertulis mengenai status dan eksklusivitas Club House, penyerahan Fasos/Fasum ke Pemprov DKI, status perizinan pengembang termasuk AMDAL, serta pembatalan kenaikan IPL sebelum ada pembenahan pada IPAL. Ketiga, mereka sepakat menunda pembayaran IPL sampai ada solusi konkret dan tertulis dari pihak pengembang.
Warga menegaskan aksi itu ditempuh secara konstitusional untuk melindungi hak ekonomi mereka sebagai konsumen. Mereka juga meminta PT Asya Mandira Land menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dalam menangani persoalan yang berkembang di lingkungan perumahan.
Sampai aksi damai itu berakhir, warga masih menunggu respons resmi dari pengembang dan pengelola kawasan. Bagi mereka, jawaban tertulis soal status aset, Club House, dan perbaikan pengelolaan lingkungan menjadi syarat penting agar hubungan antara penghuni dan pengelola kembali berjalan transparan.
Source: www.medcom.id
