Penolakan terhadap rencana industri geotermal di kaki gunung Jawa bagian barat semakin keras karena warga menilai proyek itu mengancam sumber air, sawah, dan ruang hidup mereka. Sejumlah perwakilan masyarakat dari Tampomas, Gunung Gede Pangrango, Gunung Ciremai, serta Gunung Cisolok-Sukarame menyuarakan keberatan yang sama.
Paguyuban Warga Jaga Giri menyampaikan petisi yang meminta seluruh rencana proyek geothermal di pegunungan Jawa bagian barat dihentikan. Mereka juga menuntut agar pembangunan yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat ikut disetop di seluruh Indonesia.
Air, pangan, dan penghidupan jadi titik paling rawan
Di Gunung Tampomas, Pepen mengatakan warga hidup dari tanah dan air yang menopang pertanian. Hasilnya beragam, mulai dari beras, durian, cengkeh, cokelat, hingga alpukat yang dipasarkan ke Cirebon, Bandung, dan Jakarta.
Ia juga menyebut budidaya jamur milik warga dapat menghasilkan 25 ton per musim panen. Selain itu, Tampomas berfungsi sebagai penyangga air bagi 10 kecamatan dan pertanian di wilayah sekitarnya.
Menurut Pepen, proyek geothermal berpotensi merusak pengetahuan dan kearifan lokal yang telah lama hidup di kawasan itu. Ia juga menyoroti banyaknya situs bersejarah di Gunung Tampomas yang ikut terancam bila industri tersebut dibangun.
Kekhawatiran serupa muncul dari Sukabumi dan Ciremai
Embang, perwakilan warga Sukabumi, menyebut proyek geothermal sebagai sesuatu yang mudharat. Ia mengaku menilai risiko itu dari video di kanal YouTube yang memperlihatkan industri geothermal rakus air.
Embang menegaskan ketersediaan air sangat penting bagi ibadah, termasuk untuk bersuci sebelum salat. Karena itu, ia khawatir warga akan kesulitan menjalankan kewajiban ibadah jika proyek dibangun di Desa Sirnarasa.
Ia juga menggambarkan ancaman terhadap kesejahteraan warga dengan kalimat yang keras, yakni rumah bisa terganti tenda, beras terganti mi instan, dan air terganti air mata.
Di kaki Gunung Ciremai, Apip menilai proyek geothermal justru akan memiskinkan warga. Ia menyebut hasil pertanian di wilayah itu selama ini menyuplai kebutuhan sekitar dan menghidupi ribuan petani di Kabupaten Kuningan.
Apip menambahkan kawasan Ciremai juga menyuplai air untuk persawahan dan perumahan warga di Kabupaten Kuningan, Cirebon, hingga Majalengka. Ia mengingat krisis air, banjir, dan tanah longsor sudah terasa sebelum geothermal dibangun, di tengah maraknya perusahaan air serta industri pariwisata berupa hotel dan vila.
Menurut dia, warga mulai kesulitan mendapatkan air setelah perusahaan air dan industri pariwisata menjamur. Pada musim kemarau, warga bahkan harus mengantri dan berebut air.
Warga mendorong pertanian dan pelestarian lingkungan
Dalam petisinya, warga mendesak pemerintah menghentikan seluruh rencana proyek geothermal di pegunungan Jawa bagian barat dan di seluruh Indonesia. Mereka juga meminta dukungan penuh terhadap pertanian sebagai sektor ekonomi yang potensial.
Di saat yang sama, mereka menuntut pelestarian lingkungan di pegunungan Jawa bagian barat dan seluruh Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Bagi warga, menjaga gunung berarti menjaga sumber hidup yang selama ini menopang pangan dan air.
Temuan lapangan dan pengalaman di wilayah lain ikut menguatkan penolakan
Peneliti CELIOS, Lila Puspitaningrum, mengatakan kekhawatiran warga sejalan dengan dampak yang sudah muncul di sejumlah lokasi geothermal. Ia menyebut temuan di Sorik Merapi, Sarulla, dan Dieng pernah menunjukkan kasus keracunan gas.
Lila juga menyoroti adanya ledakan gas di Dieng dan Patuha, serta amblesan tanah dan semburan lumpur panas di Mataloko. Menurut dia, deretan kejadian itu menunjukkan geothermal bukan proyek energi bersih yang otomatis menyejahterakan warga.
Ia menambahkan, di Ijen, Jawa Timur, warga yang sebelumnya hidup berkecukupan dari hasil tani justru kehilangan mata pencaharian. Lila menyebut janji lapangan kerja tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, karena di Ijen kurang dari 1 persen warga usia produktif terserap saat konstruksi selama 1,5 sampai 2 tahun.
Sikap pemerintah daerah dan ancaman kriminalisasi
Pepen juga menyoroti sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai belum mengakomodasi penolakan warga. Ia menilai Dedi belum bersikap tegas menolak geothermal, meski dalam kunjungan terakhir ke Sumedang sempat mengajak warga menjaga gunung dan alam.
Warga pun mengeluhkan sulitnya menemui Dedi untuk menyampaikan keberatan mereka secara langsung. Menurut Pepen, kondisi itu tidak sejalan dengan pernyataan yang mendorong perlindungan alam di Jawa Barat.
Dari sisi hukum, Heri Pramono dari LBH Bandung menilai ancaman dan kriminalisasi yang muncul bahkan sebelum proyek berjalan menunjukkan pengabaian terhadap hak konstitusional warga. Ia merujuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta amanat agar sumber agraria diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Heri mengatakan kriminalisasi kerap dipakai sebagai alat untuk melancarkan proyek lewat negara. Ia menilai suara warga yang kritis sering dianggap tidak mewakili kepentingan umum dan diposisikan sebagai penolak pembangunan.