Keterlambatan pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo membuat warga Waropen kembali berada dalam posisi sulit. Di daerah yang masih minim fasilitas kesehatan itu, masyarakat tetap harus menempuh perjalanan sekitar 6 hingga 7 jam ke kabupaten lain ketika membutuhkan layanan medis yang layak.
Situasi tersebut semakin disorot karena proyek rumah sakit yang disebut bernilai lebih dari Rp200 miliar itu kini dipertanyakan kelanjutannya. Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak, muncul dugaan bahwa pengerjaan RSUD tersebut justru terancam batal.
Akses kesehatan yang masih jauh dari memadai
Bagi masyarakat Waropen, rumah sakit bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Wilayah ini masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sehingga akses layanan kesehatan masih terbatas dan menyulitkan warga saat harus mencari pertolongan.
Kondisi itu membuat warga bergantung pada fasilitas kesehatan di kabupaten lain. Dalam keadaan darurat, jarak dan ketersediaan transportasi menjadi persoalan tambahan yang dapat memperlambat penanganan pasien.
Risiko yang terus mengancam saat rujukan terlambat
Jauh sebelum proyek rumah sakit menjadi sorotan, warga Waropen sudah menghadapi risiko besar saat membutuhkan tindakan cepat. Keterlambatan dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan kerap menambah bahaya, terutama ketika kondisi pasien sudah gawat.
Dalam sejumlah kasus, warga disebut tidak sempat tertolong karena perjalanan yang terlalu jauh dan penanganan yang lamban selama proses rujukan. Kondisi ini membuat kebutuhan akan rumah sakit di Waropen terus ditekankan oleh masyarakat setempat.
Tokoh masyarakat Waropen, Johannis Suweni, ikut menyuarakan keberatan atas situasi yang dinilai terlalu lama dibiarkan. Ia menilai warga telah menunggu terlalu lama untuk hadirnya layanan rumah sakit yang layak di daerah mereka.
Nasib proyek RSUD Rumah Rodo Fabo jadi tanda tanya
Perhatian publik kini tertuju pada proyek Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan dan Renovasi RSUD Rumah Rodo Fabo. Meski pemenang tender sudah diumumkan, kontrak disebut belum juga ditandatangani hingga lebih dari 60 hari kemudian.
Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut berpotensi dibatalkan. Keterlambatan administrasi ini ikut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam proses pengadaan yang berjalan.
Dugaan adanya persoalan dalam tahapan tender juga memperkuat kecurigaan bahwa program kesehatan strategis itu belum bergerak sebagaimana mestinya. Padahal, proyek ini berkaitan dengan kebutuhan layanan dasar yang sudah lama dinantikan warga Waropen.
Tekanan daerah agar pembangunan tetap jalan
Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote mengatakan bahwa kabar dugaan pembatalan pembangunan rumah sakit itu juga disampaikan langsung oleh para kepala suku. Mereka meminta pemerintah daerah ikut mendorong pemerintah pusat agar pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo tetap direalisasikan.
“…mereka meminta saya untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan rumah sakit di Waropen pada tahun 2026,” ujar Fransiscus Xaverius Mote di sela kegiatan.
Dukungan juga datang dari tingkat provinsi. Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai menegaskan bahwa kebutuhan rumah sakit di Waropen tidak bisa terus ditunda karena masyarakat sudah kurang lebih lima tahun tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai.
Sorotan pada proses pengadaan
Selain soal kontrak yang belum terbit, hasil penelusuran investigasi turut memunculkan dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam proses tender PHTC batch 3. Dugaan ini menambah dorongan agar proses pengadaan diperiksa secara menyeluruh dan dibuka secara transparan.
Bagi warga Waropen, yang paling penting kini bukan hanya soal administrasi proyek, tetapi kepastian hadirnya layanan kesehatan di wilayah mereka. Selama rumah sakit belum berdiri, perjalanan panjang ke kabupaten lain tetap menjadi pilihan berat setiap kali warga membutuhkan perawatan cepat dan layak.
Source: www.suara.com