Amerika Serikat menilai pencabutan izin lintas udara pesawat kepresidenan Taiwan sebagai langkah yang dipengaruhi tekanan China terhadap sejumlah negara Afrika. Washington menyebut tindakan itu mengganggu perjalanan resmi Presiden Taiwan ke Eswatini dan menilai ruang udara internasional dipakai untuk kepentingan politik.
Taiwan menyampaikan bahwa Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar awalnya sudah memberi izin melintas. Namun izin itu kemudian ditarik kembali ketika pesawat kepresidenan hendak melewati wilayah udara negara-negara tersebut.
Departemen Luar Negeri AS mengecam keputusan itu dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional. Seorang juru bicara departemen tersebut mengatakan bahwa negara-negara terkait bertindak atas permintaan China, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan teknis penerbangan.
Washington menekankan bahwa pengelolaan ruang udara seharusnya mengutamakan keselamatan, transparansi, dan prediktabilitas. Menurut pandangan AS, ruang udara tidak boleh dijadikan alat untuk menekan pihak tertentu dalam persaingan politik dengan Beijing.
Dari sisi Taiwan, pejabat keamanannya juga menyampaikan tuduhan serupa. Ia mengatakan China memberi tekanan kepada Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius, termasuk melalui ancaman sanksi ekonomi serta pencabutan bantuan penghapusan utang.
Tanggapan atas tekanan Beijing
Kasus ini langsung dibaca Washington sebagai bagian dari pola tekanan yang lebih luas terhadap Taiwan dan para pendukungnya. AS menilai tindakan semacam itu tidak hanya merugikan Taiwan, tetapi juga berpotensi mengganggu perdamaian dan kemakmuran internasional.
China sendiri membantah tuduhan tersebut melalui Kantor Urusan Taiwan. Meski begitu, Beijing tetap menyatakan menghargai sikap tiga negara Afrika itu yang dianggap sejalan dengan prinsip satu China.
Pernyataan tersebut muncul di tengah posisi China yang sejak lama memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Taipei menolak klaim itu dan menegaskan bahwa Taiwan memiliki pemerintahan demokratis sendiri.
Sorotan dari Eropa dan Inggris
Kritik terhadap pencabutan izin lintas udara tidak hanya datang dari Amerika Serikat. Uni Eropa ikut menyampaikan keprihatinan dan menegaskan bahwa keputusan terkait ruang udara harus transparan, dapat diprediksi, dan tidak dipakai untuk mencapai sasaran politik.
Ruth Bradley-Jones, duta besar de facto Inggris untuk Taiwan, juga menyampaikan pandangan yang sejalan. Ia menekankan bahwa keselamatan dan stabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengelolaan ruang udara, bukan kepentingan politik pihak tertentu.
Sikap dari Uni Eropa dan Inggris menunjukkan bahwa peristiwa ini dipandang lebih luas daripada sekadar hubungan Taiwan dan China. Isu tersebut ikut menyentuh prinsip dasar tata kelola penerbangan sipil internasional yang semestinya bebas dari tekanan politik.
Kunjungan yang batal ke Eswatini
Perjalanan yang terganggu itu semula ditujukan ke Eswatini, salah satu dari sedikit negara yang masih memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Presiden Taiwan Lai dijadwalkan hadir dalam peringatan 40 tahun naik takhta Raja Mswati III.
Eswatini memiliki nilai simbolis penting bagi Taipei karena hubungan diplomatiknya masih bertahan di tengah menyusutnya jumlah mitra resmi Taiwan. Kunjungan terakhir presiden Taiwan ke negara tersebut terjadi saat Tsai Ing-wen berkunjung ke Eswatini pada 2023.
Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat juga mengecam langkah China dan menyatakan dukungan untuk Taiwan. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, AS tetap menjadi pendukung internasional terbesar Taiwan sekaligus pemasok senjata utamanya, sehingga setiap gangguan terhadap mobilitas pejabat Taiwan langsung menyita perhatian Washington.
