Penyelidikan pencucian uang yang menyeret nama mantan Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero kini berkembang menjadi perkara yang melibatkan kerja sama lintas negara. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS ikut membantu Kepolisian Nasional Spanyol dalam penelusuran dana publik yang diduga dialirkan melalui jalur tak transparan.
Keterlibatan DHS menambah bobot kasus ini karena bukan lagi sekadar penyidikan domestik. Kantor Homeland Security Investigations atau HSI di Madrid disebut membantu penanganan dugaan pencucian dana publik internasional, dengan komitmen untuk bekerja bersama mitra internasional dalam memerangi kejahatan global dan menegakkan supremasi hukum.
Fokus penyelidikan pada bantuan untuk Plus Ultra
Sorotan utama perkara ini tertuju pada dugaan upaya memengaruhi persetujuan bantuan publik senilai 53 juta euro untuk Plus Ultra. Bantuan itu berasal dari dana dukungan solvabilitas Spanyol selama pandemi COVID-19, dan maskapai tersebut menerima bailout negara pada 2021.
Pengadilan Tinggi Spanyol menyebut Zapatero sedang diselidiki atas dugaan memimpin jaringan yang melakukan influence-peddling dan pencucian uang. Hakim penyelidik Jose Luis Calama juga menemukan indikasi penggunaan perusahaan cangkang, dokumen palsu, serta saluran keuangan yang tidak transparan.
Menurut keterangan pengadilan, pola itu diduga dipakai untuk menyembunyikan asal dan tujuan dana senilai 1,95 juta euro. Dalam prosesnya, HSI mengekstrak informasi dari perangkat seluler milik Rodolfo Reyes, sosok yang terkait dengan Plus Ultra dan juga ikut diselidiki, sebelum informasi itu diserahkan kepada polisi Spanyol.
Zapatero membantah, tekanan politik menguat
Zapatero, yang memimpin Spanyol pada 2004 hingga 2011, membantah melakukan kesalahan. Ia masih aktif di politik dan baru-baru ini terlihat hadir dalam rapat umum untuk mendukung kandidat Sosialis dalam pemilihan daerah di Andalusia.
Di luar panggung domestik, Zapatero juga dikenal pernah bertindak sebagai mediator dengan pemerintah Venezuela untuk membantu pembebasan tahanan politik. Peran itu membuat namanya tetap memiliki pengaruh di lingkungan politik Sosialis Spanyol.
Kasus ini kemudian ikut menekan pemerintahan berhaluan kiri di Madrid yang sebelumnya sudah dibayangi sejumlah skandal korupsi. Perdana Menteri Pedro Sanchez pada Rabu menyatakan dukungan untuk Zapatero dan menolak menggelar pemilu dini, seraya menegaskan penghormatan terhadap peradilan dan asas praduga tak bersalah.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari oposisi. Pemimpin oposisi Alberto Nunez Feijoo menuduh Sanchez naik ke tampuk kekuasaan untuk “plunder everything” dan menyebut Spanyol dipimpin orang-orang korup.
Tekanan juga datang dari sekutu kiri Sanchez. Gabriel Rufian dari partai Catalan ERC mempertanyakan batas antara lobi dan influence-peddling, sehingga kasus ini berubah menjadi ujian politik yang tajam bagi pemerintah di Madrid.
