Pemerintah memberi sinyal akan menata ulang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah sejumlah persoalan muncul di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan hambatan dan dugaan penyalahgunaan program tersebut.
Permintaan itu disampaikan Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7). Ia menegaskan bahwa masa satu bulan itu akan dipakai untuk merapikan pelaksanaan MBG sebelum langkah berikutnya diputuskan.
Masalah yang Disorot dalam MBG
Menurut Zulhas, pemerintah akan mengkaji berbagai persoalan yang muncul secara mendalam. Sejumlah masalah disebut tidak bisa diselesaikan sekaligus karena masing-masing memiliki karakter berbeda.
Di antara yang disorot adalah dugaan penyalahgunaan, titik-titik penerima yang sebenarnya sudah layak menerima, serta banyak lokasi yang sudah ditentukan tetapi belum memiliki SPPG. Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Prabowo untuk diputuskan.
| Fokus Persoalan | Keterangan |
|---|---|
| Penyalahgunaan | Menjadi salah satu hambatan yang disebut perlu diselesaikan. |
| Titik Penerima | Ada titik-titik yang sudah layak menerima MBG. |
| SPPG | Banyak titik sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG. |
Koperasi Desa Merah Putih Juga Dibahas
Dalam rapat yang sama, Prabowo dan Zulhas juga membahas Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Koperasi itu disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi dari pemerintah.
Zulhas menjelaskan bahwa KDMP juga akan berfungsi sebagai offtaker untuk membeli dan menyerap hasil produksi dari produsen dalam jumlah besar. Jika harga gabah, jagung, dan komoditas lain berada di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, koperasi dapat menjadi pembeli produk pertanian tersebut.
Dengan peran itu, KDMP diposisikan bukan hanya sebagai jalur distribusi subsidi, tetapi juga sebagai penyangga pasar bagi hasil pertanian yang harganya telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah menilai fungsi tersebut dapat membantu menjaga penyerapan produk produsen sekaligus memperkuat mekanisme harga di lapangan.
Pembenahan MBG dan pembahasan peran KDMP menunjukkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penataan yang lebih luas di sektor pangan. Fokus utamanya saat ini tetap pada penyelesaian persoalan MBG yang disebut perlu dibereskan dalam waktu satu bulan.
