Jawa Tengah mendorong 11 provinsi lain untuk membangun jalur pasok pangan antardaerah yang lebih kuat di tengah tekanan perubahan iklim dan ancaman kemarau panjang. Skema ini diarahkan agar produksi dari satu wilayah bisa segera terserap di wilayah lain, sekaligus menjaga kepastian pasar bagi petani.
Gagasan itu dibahas dalam Business Meeting Forum Mitra Praja Utama di Hotel Tentrem, Kota Semarang, dengan tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan sebagai Strategi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”. Forum tersebut mempertemukan 12 provinsi anggota yang diharapkan saling melengkapi kebutuhan pangan sesuai potensi masing-masing daerah.
Pasokan, distribusi, dan serapan hasil panen
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menilai kerja sama lintas daerah menjadi kunci agar kebutuhan pangan tetap aman. Menurut dia, forum seperti ini dapat mempertemukan daerah yang punya produk tertentu dengan daerah lain yang membutuhkan.
Dari pola itu, produk pertanian milik anggota Mitra Praja Utama memiliki jalur serapan yang lebih jelas. Mekanisme ini juga membantu mengurangi risiko hasil panen tidak terserap, karena distribusi antarprovinsi diposisikan sebagai satu paket solusi bersama.
Sumarno menekankan bahwa tujuan akhirnya bukan hanya memperlancar aliran barang. Ia ingin petani memperoleh kepastian pasar, sementara daerah tujuan tetap terjaga pasokannya.
Tekanan iklim menambah beban sektor pertanian
Pembahasan ketahanan pangan dalam forum itu tidak lepas dari kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Perubahan iklim disebut memengaruhi cuaca dan pola tanam, sehingga tantangan pangan menjadi lebih kompleks.
Selain itu, potensi kemarau panjang tahun ini juga diperkirakan memberi tekanan tambahan bagi sektor pertanian di berbagai daerah. Di saat yang sama, pertanian masih berhadapan dengan alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, dan menurunnya minat generasi muda.
Karena itu, Jawa Tengah terus mendorong inovasi agar sektor ini lebih menarik bagi kalangan milenial. Langkah tersebut dipandang penting supaya pertanian tidak kehilangan daya tarik di tengah perubahan kebutuhan tenaga kerja dan tantangan produksi.
Dorongan agar kerja sama tidak berhenti di forum
Sumarno berharap pertemuan antardaerah seperti ini tidak hanya menjadi agenda seremonial. Ia menilai sinergi yang dibangun harus diterjemahkan menjadi penguatan rantai pasok, konektivitas yang lebih baik, serta peluang investasi dan kerja sama usaha.
Dari sisi penyelenggara forum, Direktur Eksekutif FKD MPU Suhajar Diantoro juga melihat ruang ini sebagai wadah kolaborasi nyata untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Zulfikri Armada, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penyelenggaraan forum tersebut.
Suhajar berharap forum itu melahirkan interaksi yang menghasilkan aksi nyata, bukan sekadar ruang temu. Ia juga mendorong adanya kesepakatan bisnis dan kontrak kerja sama yang berkelanjutan antardaerah anggota.
12 provinsi dalam satu kepentingan bersama
Forum Mitra Praja Utama itu melibatkan Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Dengan komposisi tersebut, kerja sama regional diposisikan sebagai jawaban atas tekanan yang datang dari iklim, produksi, dan distribusi.
Bagi Jawa Tengah, penguatan jaring pasok pangan bukan sekadar koordinasi antarpemerintah daerah. Agenda itu diarahkan untuk membangun jaminan pasok yang lebih stabil di tengah ketidakpastian sektor pangan.
Source: rri.co.id