Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Untuk mengejar target itu, mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di Jawa Barat akan ikut turun langsung ke desa dan kelurahan lewat program Kuliah Kerja Nyata.
Langkah ini tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai pendata, tetapi juga sebagai bagian dari kerja lapangan untuk memetakan dan memverifikasi Anak Tidak Sekolah. Dengan cara itu, penanganan pendidikan tidak lagi bertumpu pada data yang jauh dari kondisi riil di masyarakat.
Data lapangan jadi titik awal
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, M.Pd., menilai persoalan Anak Tidak Sekolah tidak berhenti pada jumlah kasus yang tercatat. Menurut dia, tantangan yang sama penting adalah memastikan data yang dipakai benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi di lapangan.
Karena itu, kualitas data dipandang sebagai fondasi utama agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. Purwanto juga menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dibutuhkan untuk membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendorong anak kembali ke satuan pendidikan.
Mahasiswa turun melalui KKN
Sebanyak 9.500 mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Barat disiapkan untuk bergerak hingga tingkat desa dan kelurahan. Mereka akan menjalankan KKN dengan fokus pada pemetaan, verifikasi, dan pendampingan berbasis lapangan.
Dalam proses itu, mahasiswa tidak hanya mencatat keberadaan Anak Tidak Sekolah. Mereka juga akan mengidentifikasi faktor yang membuat anak berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.
Faktor yang dipetakan meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, serta persoalan akses dan motivasi belajar. Hasil pemetaan ini diharapkan memberi gambaran yang lebih utuh tentang penyebab anak putus sekolah di berbagai daerah.
Kampus dan pemerintah bangun kerja bersama
Komitmen kolaborasi itu menguat dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang digelar Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Forum ini mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat penanganan ATS dengan pendekatan berbasis data.
Sebanyak 11 PTMA hadir dalam lokakarya tersebut, yaitu UM Bandung, UMC, UMADA, UMMI, Universitas Muhammadiyah Kuningan, UMTAS, UNISA Bandung, UMBARA, IMDA, STIKes Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan luas dari jaringan PTMA di Jawa Barat.
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Dr. Yadi Janwari, mengapresiasi inisiatif Universitas Muhammadiyah Bandung. Ia menilai forum itu menjadi ruang konsolidasi penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Yadi juga menyebut keterlibatan PTMA sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Menurut dia, komitmen tersebut dijalankan melalui tridarma perguruan tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat.
Dampak yang diharapkan tidak berhenti pada pendataan
Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU., menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus sosial. Ia memandang keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS sebagai bentuk kampus yang hadir dan berdampak bagi masyarakat.
Herry juga melihat kegiatan ini sebagai ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Selain membantu kebijakan berbasis data, mahasiswa dapat memahami persoalan sosial secara langsung melalui kerja lapangan.
Setelah pendataan, PTMA Jawa Barat menyatakan siap ikut mendampingi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Pendampingan itu dapat dilakukan lewat edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, serta kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Dalam forum yang sama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama untuk pelaksanaan KKN di tingkat provinsi. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan agar program pengabdian mahasiswa lebih terukur, berkelanjutan, dan memberi dampak langsung pada penyelesaian persoalan sosial.
Dengan jaringan mahasiswa yang turun ke desa dan kelurahan, upaya mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah kini mendapat dukungan lapangan yang lebih luas. Perguruan tinggi pun diposisikan bukan hanya sebagai pelaksana pendataan, tetapi juga mitra pembangunan daerah dalam menjaga keberlanjutan penanganan ATS.
Source: muhammadiyah-jabar.id