Sebanyak 125 ton hidrogen produksi PLN masih belum dimanfaatkan setiap tahun. Surplus ini membuka peluang penggunaan bahan bakar hidrogen untuk armada bus TransJakarta.
PLN mendorong pembahasan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan bus hidrogen dinilai dapat menjadi langkah awal untuk menyerap pasokan yang selama ini belum terserap kebutuhan internal.
Produksi Lebih Besar dari Kebutuhan Internal
PLN menghasilkan sekitar 200 ton hidrogen per tahun dari pembangkit listriknya. Namun, pemakaian yang berjalan baru sekitar 75 ton untuk mendukung sistem pendingin pembangkit.
| Komponen | Volume per Tahun | Keterangan |
|---|---|---|
| Produksi hidrogen PLN | 200 ton | Berasal dari pembangkit |
| Hidrogen yang digunakan | 75 ton | Untuk sistem pendingin |
| Surplus hidrogen | 125 ton | Belum dimanfaatkan |
Direktur Utama PLN Darmawan menyatakan sisa produksi tersebut memerlukan jalur pemanfaatan baru. Sektor transportasi dipandang relevan karena dapat menciptakan permintaan hidrogen dalam skala yang lebih luas.
Stasiun Pengisian dan Armada Menjadi Kunci
Gagasan penggunaan hidrogen untuk transportasi disampaikan Darmawan saat pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta pada 21 Juli 2026. PLN juga mendorong pembangunan Hydrogen Refueling Station sebagai bagian penting dari rantai pasok kendaraan berbahan bakar hidrogen.
PLN telah berkolaborasi dengan Pertamina untuk menyiapkan ekosistem pengisian hidrogen. Menurut Darmawan, stasiun pengisian telah siap digunakan, sementara tantangan berikutnya adalah menyediakan kendaraan yang dapat memakainya.
PLN telah berdiskusi dengan pabrikan kendaraan dari Jepang, Jerman, dan China mengenai ketersediaan bus hidrogen. Jika pemerintah memilih hidrogen untuk transportasi, PLN dan Pertamina menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam penyediaan armada.
Rencana tersebut tidak hanya mencakup penyaluran bahan bakar. Darmawan membayangkan pengembangan transportasi hidrogen dilakukan bersama Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina, termasuk penyediaan kendaraan pendukungnya.
Biaya Operasional Masih Menjadi Hambatan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui biaya penggunaan hidrogen untuk kendaraan besar saat ini masih lebih tinggi daripada B50 non-subsidi. Kajian kementerian menunjukkan harga hidrogen belum dapat menandingi biaya penggunaan bahan bakar tersebut.
Harga B50 non-PSO untuk sektor industri disebut sekitar Rp18.600 per liter. Untuk bus besar, satu liter B50 dapat menempuh jarak sekitar 3,5 hingga 4 kilometer.
Bahlil menilai situasi ini dapat berubah apabila ditemukan teknologi yang lebih efisien. Ia juga mengaitkan daya saing hidrogen dengan ketidakpastian geopolitik dan tantangan memperoleh minyak dari blok-blok baru.
“Tidak lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dibandingkan sumber-sumber BBM minyak lainnya,” ujar Bahlil dalam acara GHES 2026 di JICC Senayan, Jakarta. Efisiensi teknologi menjadi faktor penting agar bahan bakar hidrogen dapat diterima pasar.
Arah Pengembangan hingga 2060
Pemerintah telah menetapkan industri, transportasi, pembangkit listrik, dan komoditas ekspor sebagai empat sektor utama pemanfaatan hidrogen dan amonia. Peta jalan nasional memuat tahapan pengembangan dari inisiasi hingga akselerasi berkelanjutan.
| Periode | Fase Pengembangan | Arah Utama |
|---|---|---|
| 2025-2034 | Inisiasi, pengembangan, dan integrasi | Membangun pemanfaatan awal ekosistem |
| 2045-2060 | Akselerasi dan keberlanjutan | Mendorong pusat ekonomi hidrogen global |
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut peta jalan itu memiliki target, tonggak terukur, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Surplus hidrogen PLN dapat menjadi modal awal untuk membangun pasar domestik, mendukung dekarbonisasi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
