Prof. Zudan menegaskan bahwa birokrasi Indonesia tidak lagi bisa bertahan dengan pola kerja lama di tengah gelombang kecerdasan buatan. Menurut Kepala BKN itu, transformasi birokrasi di era AI bukan pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dijawab oleh seluruh aparatur sipil negara.
Pernyataan tersebut mengiringi target Badan Kepegawaian Negara yang menyiapkan 145 ribu aparatur sipil negara untuk mendapat pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital. Program itu dijalankan melalui kolaborasi dengan Microsoft Indonesia.
AI Mengubah Cara Kerja Pemerintahan
Prof. Zudan menyebut PNS dan PPPK harus menguasai artificial intelligence karena perkembangan teknologi ini akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental. Banyak pekerjaan administratif dan rutin, kata dia, kini dapat dikerjakan otomatis oleh teknologi.
Karena itu, investasi terbesar yang perlu dilakukan pemerintah adalah membangun ASN yang siap menghadapi era AI. Dengan kesiapan tersebut, ASN diharapkan bisa menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, inovatif, dan berbasis data.
Karakter ASN Masa Depan Dituntut Lebih Adaptif
Ia juga mendorong agar ASN masa depan memiliki karakter agile, digital, dan AI-ready. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya mampu memakai teknologi digital, tetapi juga harus memiliki pola pikir adaptif dan kemauan belajar yang tinggi.
Dalam pandangan Prof. Zudan, kecepatan perubahan teknologi menuntut aparatur untuk siap menghadapi situasi yang bergerak sangat cepat. Kemampuan itu disebut akan ikut menentukan kualitas layanan publik di masa mendatang.
Kompetensi ASN ke depan, lanjut dia, tidak lagi cukup bertumpu pada pemahaman regulasi dan administrasi. ASN juga perlu memiliki literasi data, literasi AI, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah kompleks, serta growth mindset.
Dari Administrasi ke Solusi Publik
Prof. Zudan menegaskan ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang lebih analitis dan strategis. Peran baru itu dibutuhkan agar ASN bisa menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan publik.
Dorongan penguatan kapasitas digital ini menjadi penting karena pekerjaan pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih otomatis dan berbasis data. Di saat yang sama, ASN tetap dituntut memberi layanan terbaik kepada masyarakat dengan kemampuan yang relevan untuk era AI.