Digitalisasi penyaluran bantuan sosial kini dipacu di 42 kabupaten dan kota, dengan Kemensos menata ulang alur data agar bantuan lebih tepat sasaran. Di saat yang sama, pemerintah juga tengah merapikan 197 program bantuan dan subsidi yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga.
Langkah ini menempatkan pembenahan data sebagai titik awal, bukan sekadar soal penyaluran di ujung proses. Kemensos menilai akar persoalan bansos selama ini banyak muncul karena data kemiskinan yang tumpang tindih dan belum sinkron antarlembaga.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam reformasi perlindungan sosial. Ia menyebut data harus segera dikumpulkan, dikonsolidasikan, lalu dieksekusi agar kesalahan penerima bisa ditekan.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” ujar Robben Rico.
Untuk mempercepat penataan itu, Kemensos membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tim tersebut didorong bekerja lebih terpusat di satu lokasi setiap hari supaya sinkronisasi data antarinstansi bisa berjalan lebih efisien.
Digitalisasi Sudah Maju, tetapi Data Masih Jadi Tantangan
Kemensos menyebut sistem digitalisasi yang sedang dikembangkan telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Capaian itu menunjukkan proses transformasi sudah bergerak, meski pekerjaan pada kualitas dan kelengkapan data masih terus berjalan.
Masalah yang sering muncul justru ada pada perbedaan standar data antarinstansi. Kondisi ini membuat hasil penyaluran belum selalu akurat, terutama ketika satu lembaga belum memiliki data yang selaras dengan lembaga lain.
Karena itu, integrasi data ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembenahan bansos. Dengan sistem yang lebih terhubung, verifikasi penerima manfaat diharapkan tidak lagi bergantung pada kumpulan data yang terpisah-pisah dan rawan memunculkan kekeliruan.
PKH dan BPNT Ikut Diperketat Pengawasannya
Perbaikan tata kelola juga menyentuh program seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Dalam proses ini, Kemensos melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahap perencanaan.
Robben Rico menilai pengawasan sejak awal penting agar potensi masalah bisa dicegah sebelum program berjalan lebih jauh. “Kita ingin dari awal ini dikawal supaya hasil akhirnya benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Keterlibatan BPKP memberi lapisan pengawasan tambahan dalam pembenahan bansos. Dengan pengawasan yang melekat sejak perencanaan, risiko persoalan administratif dan kesalahan data diharapkan bisa ditekan.
Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Pekerjaan Besar
Besarnya cakupan program bantuan membuat koordinasi lintas lembaga menjadi pekerjaan yang tidak sederhana. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan ikut memantau langsung kerja tim lintas sektor tersebut.
Ia menilai digitalisasi bantuan sosial harus berjalan efektif karena menyangkut kebutuhan jutaan warga yang bergantung pada subsidi pemerintah. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan ada 197 program bantuan dan subsidi yang dikelola oleh 38 kementerian serta lembaga.
Jumlah itu memperlihatkan tantangan besar untuk menyamakan sistem agar seluruh data bisa saling terhubung dengan rapi. Karena itu, pemerintah juga telah menandatangani kesepakatan penguatan data untuk mendukung perluasan sistem digital ini ke seluruh wilayah di masa mendatang.
Akses Informasi untuk Warga Tetap Dibuka
Di sisi layanan publik, masyarakat tetap dapat mengecek status bansos secara mandiri melalui laman resmi pemerintah. Proses pencarian dilakukan dengan memasukkan wilayah domisili, nama lengkap sesuai KTP, dan kode verifikasi yang tersedia di situs.
Kemudahan cek mandiri ini menjadi bagian dari dorongan transparansi layanan. Saat pemerintah memperkuat digitalisasi di level sistem, akses informasi bagi warga juga disiapkan agar status bantuan bisa diketahui tanpa menunggu proses manual.