Program Makan Bergizi Gratis tetap dipastikan berjalan untuk 62,4 juta penerima manfaat, meski pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja operasional dalam APBN 2026. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa penyesuaian anggaran itu tidak ditujukan untuk mengurangi komitmen terhadap layanan MBG.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa efisiensi diarahkan pada belanja operasional, bukan pada program MBG itu sendiri. Menurut dia, langkah tersebut justru dimaksudkan agar penggunaan anggaran negara semakin efektif dan tepat sasaran.
Di tengah penyesuaian belanja negara, BGN menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus berjalan. Lembaga itu juga menegaskan sikapnya untuk menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, termasuk dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pagu besar untuk menopang layanan
Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut dipakai untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah.
Besarnya pagu itu sejalan dengan skala pelaksanaan program yang terus meluas. Hingga 24 Mei 2026, BGN mencatat MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Cakupan yang besar itu membuat BGN menilai pengelolaan anggaran harus dijaga dengan sangat hati-hati. Karena itu, efisiensi dianggap perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas implementasi layanan, bukan mengurangi jangkauan penerima.
Fokus pada tata kelola dan keberlanjutan
BGN juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat tidak terganggu.
Nanik menyebut prinsip utama lembaganya adalah memastikan pelayanan tetap optimal bagi penerima manfaat. Dengan begitu, penyesuaian anggaran diharapkan tidak berdampak pada pelaksanaan layanan yang sudah berjalan.
Sikap BGN menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat efektivitas belanja negara. Di saat yang sama, lembaga ini tetap menjaga agar program strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto tidak kehilangan daya jangkaunya.
Bagi BGN, keberlanjutan MBG sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga. Melalui sinergi itu, efisiensi diharapkan menjadi cara untuk memperkuat manfaat program, bukan alasan untuk mengurangi komitmen pelayanan kepada masyarakat.
