Pemerintah menilai ketimpangan di Indonesia tidak cukup dijawab dengan langkah cepat, melainkan lewat kebijakan yang menyentuh akar persoalan. Sikap itu disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) kembali menyoroti jarak besar antara kekayaan segelintir orang dan jutaan warga biasa.
Sorotan CELIOS yang menyebut akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan 55 juta warga kembali menghidupkan perdebatan soal pemerataan ekonomi. Pemerintah merespons dengan menegaskan bahwa ketimpangan tetap menjadi perhatian utama dan harus ditangani lewat kebijakan yang lebih struktural.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari studi maupun diskursus publik. Ia menegaskan, masukan seperti itu dipandang penting sebagai bagian dari perbincangan yang sehat dalam membaca persoalan ekonomi nasional.
Menurut Haryo, pengurangan ketimpangan tidak bisa hanya bergantung pada program sesaat. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang diharapkan memberi dampak lebih luas dan bertahan lebih lama bagi kelompok masyarakat bawah.
Fokus pada perubahan struktur ekonomi
Pemerintah menilai ketimpangan bukan semata soal besar kecilnya pendapatan. Akar persoalannya juga terlihat dari akses terhadap usaha, pembiayaan, dan kemampuan memperoleh nilai tambah ekonomi.
Dari sudut pandang itu, kebijakan pemerataan ditempatkan bukan hanya sebagai pembagian bantuan, tetapi sebagai upaya memperbaiki struktur ekonomi. Pemerintah ingin manfaat pertumbuhan tidak berhenti di lapisan atas, melainkan ikut mengalir ke kelompok usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah.
Salah satu langkah yang diangkat adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Hingga Juli 2025, tercatat 80.081 unit KDMP sudah berbadan hukum dengan dukungan skema pinjaman afirmatif.
Setiap unit disebut dapat memperoleh pinjaman hingga Rp 3 miliar dengan bunga 6% per tahun. Skema itu diarahkan untuk memotong rantai tengkulak serta memperluas akses petani dan UMKM desa ke pasar yang lebih besar.
Koperasi, UMKM, dan perputaran ekonomi lokal
Pemerintah melihat KDMP sebagai salah satu alat untuk memperkuat ekonomi akar rumput. Dengan pembiayaan yang lebih mudah diakses, pelaku usaha kecil di daerah diharapkan tidak terus bergantung pada jalur distribusi yang panjang dan mahal.
Di saat yang sama, pemerintah juga menempatkan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi. Hingga April 2026, program ini disebut telah menjangkau 65,2 juta penerima dan melibatkan lebih dari 46.000 UMKM.
Keterlibatan UMKM membuat MBG dinilai memiliki efek berlapis. Selain berfungsi sebagai program sosial, program ini juga memunculkan perputaran ekonomi dan membantu penyerapan tenaga kerja di banyak titik.
Model seperti itu dianggap penting karena distribusi manfaat ekonomi tidak berhenti pada penerima bantuan. Rantai pasok yang melibatkan usaha kecil ikut menciptakan aliran pendapatan baru di tingkat lokal.
Hilirisasi dan KUR ikut dijadikan tumpuan
Selain koperasi dan program sosial, pemerintah juga menempatkan hilirisasi industri sebagai jawaban atas ketimpangan yang disorot CELIOS. Sepanjang 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional Rp 1.931,2 triliun.
Haryo menekankan bahwa hilirisasi perlu memastikan nilai tambah dari sumber daya alam berputar di dalam negeri. Ia juga menilai manfaatnya harus menjangkau rantai usaha yang lebih luas, bukan hanya pelaku besar di sektor hulu.
Di sisi pembiayaan usaha kecil, penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR terus diperluas. Pada triwulan I-2026, penyalurannya mencapai Rp 68,17 triliun kepada 1,11 juta debitur, dengan porsi signifikan penerima baru berasal dari kelompok desil 1-4.
Pemerintah memandang KUR sebagai instrumen untuk memperbesar kesempatan usaha bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dukungan melalui suku bunga rendah, prioritas debitur baru, penguatan KUR Super Mikro, dan peningkatan porsi sektor produksi disebut diarahkan agar mobilitas ekonomi berjalan lebih inklusif.
Data kemiskinan dan ketimpangan tetap jadi perhatian
Dalam responsnya, pemerintah juga merujuk data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan Gini Ratio turun menjadi 0,363 pada September 2025. Selain itu, porsi pengeluaran 40 persen kelompok masyarakat terbawah meningkat menjadi 19,28 persen.
Meski demikian, Haryo menilai Gini Ratio belum cukup untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh. Karena itu, pemerintah tetap memakai pendekatan struktural agar pengurangan ketimpangan tidak bergantung pada satu indikator saja.
Di tengah kritik dan perdebatan yang dipicu studi CELIOS, pemerintah berusaha menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan sedang ditempuh lewat kombinasi koperasi, pembiayaan usaha kecil, hilirisasi, dan program yang mendorong perputaran ekonomi di lapisan bawah.