Rencana menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai saluran barang bersubsidi tidak akan menghapus keberadaan agen di desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan jaringan agen, termasuk agen LPG, tetap menjadi perhatian dalam skema baru tersebut.
Kepastian itu penting karena koperasi akan disiapkan untuk menyalurkan sejumlah kebutuhan bersubsidi langsung kepada masyarakat. Namun, pemerintah belum memaparkan rincian pembagian titik penyaluran antara koperasi, agen, dan pangkalan.
Teknis Penyaluran Masih Disusun
Ferry menyatakan pengaturan teknis akan dibahas oleh kementerian teknis dan lembaga terkait. Pertamina disebut ikut terlibat dalam pembahasan mengenai mekanisme penyaluran, terutama untuk LPG 3 kilogram.
Usai Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7), Ferry mengatakan, “Ya diatur, itu teknisnya, diatur oleh Kementerian teknis kemarin juga ada Dirut Pertamina.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perubahan jalur distribusi masih memerlukan aturan operasional lebih lanjut.
Menurut Ferry, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah menyalurkan barang bersubsidi langsung kepada masyarakat melalui koperasi desa dan kelurahan. Arahan tersebut menempatkan Kopdes Merah Putih sebagai titik layanan baru di tingkat lokal.
Meski demikian, peran koperasi tidak disebut akan menggantikan seluruh jaringan distribusi yang sudah berjalan. Pemerintah justru mempertimbangkan jumlah koperasi yang masih lebih sedikit dibandingkan agen dan pangkalan di berbagai daerah.
| Jenis Layanan | Komoditas atau Program | Peran Kopdes Merah Putih |
|---|---|---|
| Barang subsidi | LPG 3 kg | Jalur penyaluran kepada masyarakat |
| Barang subsidi | Pupuk | Jalur penyaluran kepada masyarakat |
| Barang subsidi | Beras | Jalur penyaluran kepada masyarakat |
| Bantuan pemerintah | Beras 10 kg PKH, bantuan tunai, dan pertanian | Menyalurkan bantuan kepada penerima |
Jaringan Agen Tetap Diperhitungkan
Ferry menyebut jumlah koperasi berada pada kisaran ribuan, sedangkan agen dan pangkalan mencapai belasan hingga puluhan ribu. Perbedaan skala tersebut menjadi alasan mengapa distribusi tidak akan seluruhnya diberikan kepada koperasi.
“Enggak, dikurangin ada lah. Jangan semuanya kan koperasi kan jumlahnya ada ribuan agen ada belasan atau puluhan ribu pangkalan itu kan nanti bisa diatur,” kata Ferry. Pemerintah akan menentukan pembagian peran agar jaringan yang telah ada tetap dapat berjalan.
Bagi agen LPG, pernyataan ini memberi sinyal bahwa usaha penyaluran di desa masih akan masuk dalam desain kebijakan. Namun, kepastian tentang kuota, wilayah pelayanan, serta hubungan kerja antara agen dan koperasi belum dijelaskan.
Fungsi Kopdes Meluas ke Bantuan Pemerintah
Selain menyalurkan LPG 3 kilogram, pupuk, dan beras, Kopdes Merah Putih direncanakan menangani program bantuan pemerintah. Tugas itu mencakup penyaluran beras 10 kilogram untuk Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan tunai bagi masyarakat miskin desil 1 dan 2, serta bantuan pertanian.
Dengan mandat tersebut, koperasi desa dan kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat distribusi kebutuhan bersubsidi. Kopdes juga diproyeksikan menjadi saluran layanan bagi kelompok penerima program pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
Ferry turut membuka kemungkinan Kopdes Merah Putih menjadi outlet jasa layanan perbankan. Pembiayaan dapat memanfaatkan skema channeling Kredit Usaha Rakyat dari bank maupun pembiayaan Mekaar di Bank Rakyat Indonesia.
Rencana perluasan fungsi koperasi ini membuat pengaturan distribusi menjadi semakin penting. Tahap berikutnya akan menentukan cara koperasi, agen, dan pangkalan menjalankan peran masing-masing dalam penyaluran subsidi.