Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian yang dibangun pemerintah di Papua tetap menjadi milik masyarakat setempat. Penegasan itu disampaikan untuk membantah isu bahwa pemerintah membeli tanah warga Papua seharga Rp100 ribu per hektare.
Menurut Amran, program pengembangan sawah tidak dimaksudkan untuk memindahkan hak kepemilikan lahan kepada negara. Pemerintah, kata dia, berperan menyediakan sarana agar warga dapat mengelola tanah mereka secara lebih produktif.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara,” ujar Andi Amran Sulaiman. Ia menyebut narasi mengenai harga tanah Rp100 ribu per hektare sebagai tudingan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dukungan Pemerintah untuk Pengelolaan Lahan
Program Pertanian Papua mencakup pembangunan lahan, jaringan irigasi, serta penyaluran alat dan mesin pertanian. Pemerintah juga membentuk Brigade Pangan untuk mendukung pengelolaan pertanian oleh masyarakat.
Amran menyatakan ratusan alat mesin pertanian telah dikirimkan untuk menunjang aktivitas petani. Bantuan yang disalurkan disebut bernilai hingga triliunan rupiah dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga mengelola lahan secara mandiri.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lahan pertanian dibangun | Sekitar 137 ribu hektare di Papua |
| Status kepemilikan | Tetap milik masyarakat setempat |
| Dukungan pemerintah | Irigasi, alat mesin pertanian, dan pengembangan lahan |
| Lahan garapan petani | Disebut mencapai 3 hingga 4 hektare |
Ia mengatakan fasilitas tersebut tidak mengubah status tanah menjadi aset negara. Fokus program, menurut Amran, adalah memperkuat produktivitas dan kesejahteraan keluarga petani.
Pendapatan Petani dan Komoditas Lokal
Amran mengungkapkan testimoni petani yang menggarap lahan seluas 3 hingga 4 hektare. Petani itu disebut memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan dari hasil pengelolaan lahannya.
Traktor yang digunakan dalam program tersebut, menurut Amran, juga menjadi milik petani. Kondisi itu disebutnya sebagai salah satu bukti bahwa program tidak dirancang untuk mengambil alih tanah masyarakat.
Pengembangan pertanian juga disebut mempertimbangkan kearifan lokal di Papua. Sagu dan kelapa menjadi dua contoh komoditas yang mendapat dukungan dalam program tersebut.
Jawaban atas Pertanyaan Pelajar
Penjelasan itu disampaikan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Rapat Kerja Nasional IPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Acara bertema “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” tersebut diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari berbagai daerah.
Pertanyaan mengenai isu harga tanah Papua diajukan Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Ia meminta penjelasan agar generasi muda dapat melihat persoalan tersebut secara rasional di tengah derasnya arus informasi.
Amran juga menceritakan aspirasi yang diterimanya saat kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya, sejumlah masyarakat meminta program Cetak Sawah Papua diperluas hingga ribuan hektare.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare,” kata Amran. Ia memandang permintaan itu sebagai tanda bahwa sebagian warga ingin memperoleh manfaat dari pengembangan sawah.
Menurut Viva.co.id, Amran mengaitkan pembangunan pertanian di Papua dengan upaya pemerataan pembangunan nasional. Ia juga mengajak pelajar untuk tidak segera mempercayai informasi yang belum diverifikasi dan melihat fakta di lapangan.