Selat Hormuz kembali menjadi pusat tekanan politik setelah Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada Oman dalam rapat kabinet di Gedung Putih. Ucapan itu langsung menyorot perebutan kendali atas jalur energi paling vital di dunia, tempat lebih dari 20 persen lalu lintas minyak mentah global melintas.
Pernyataan tersebut juga menyeret Oman ke dalam konflik yang selama ini justru berusaha dihindarinya. Negara itu dikenal sebagai mediator netral di Timur Tengah, tetapi kini namanya ikut berada di tengah ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ancaman yang memicu sorotan
Trump menyampaikan pernyataannya pada Rabu (27/5/2026) saat ditanya soal kemungkinan kesepakatan sementara yang memberi peran bagi Iran dan Oman dalam pengelolaan selat strategis itu. Ia merespons dengan nada keras dan menyebut tidak ada pihak yang akan mengendalikannya.
“Tidak ada yang akan mengendalikannya. Ini adalah perairan internasional, dan Oman harus berperilaku sama seperti orang lain, atau kami harus meledakkan mereka,” kata Trump.
Video dan transkrip resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri AS tidak diubah, sehingga ancaman itu dipahami memang ditujukan kepada Oman. Meski sempat muncul dugaan bahwa Trump keliru menyebut Oman dan sebenarnya bermaksud Iran, sikap resmi Washington justru membuat tekanan kepada Muscat terlihat nyata.
Perebutan jalur energi paling sensitif
Ketegangan di Selat Hormuz membesar setelah serangan udara mendadak Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. Serangan itu dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat tinggi Tehran, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Iran kemudian menutup Selat Hormuz, yang sebagian wilayah perairannya berada dalam batas laut teritorial Iran dan Oman. Langkah itu mengubah selat tersebut menjadi titik konflik baru yang berisiko besar bagi perdagangan energi internasional.
Kemarahan Washington juga dipicu laporan televisi pemerintah Iran tentang rancangan nota kesepahaman antara Iran dan Oman untuk mengelola selat itu bersama. Dalam rancangan tersebut, Iran disebut mendorong sistem tarif atau tol bagi kapal yang melintas sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Muscat ikut terseret ke pusaran tekanan
Ancaman kepada Oman tidak lepas dari kekecewaan Washington terhadap sikap diplomatik Muscat. Berdasarkan informasi pejabat internal AS, pemerintahan Trump sudah frustrasi karena Oman dianggap terlalu kritis terhadap operasi militer AS dan Israel.
Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi menulis opini di The Economist yang memperingatkan AS agar tidak mempertaruhkan reputasinya di Timur Tengah jika terus melanjutkan perang bersama Israel. Albusaidi juga menegaskan lewat media sosial bahwa perang itu bukan buatan Iran.
Sikap tersebut disebut membuat Washington tidak nyaman. Situasi itu semakin sensitif karena AS tidak memiliki pangkalan militer permanen di Oman dan hanya mengandalkan akses reguler Angkatan Laut AS di Pelabuhan Duqm.
Peran lama Oman sebagai penengah
Ironisnya, Oman selama ini dikenal sebagai salah satu mediator paling konsisten di kawasan. Hubungan diplomatik Oman dan AS bahkan disebut sebagai yang tertua di dunia Arab, terjalin sejak 1790.
Hubungan itu diperkuat oleh kemitraan keamanan dan perjanjian perdagangan bebas. Oman juga kerap dijuluki “Swiss di Timur Tengah” karena menjadi jalur komunikasi rahasia antara Washington dan Tehran.
Saat Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi berkunjung ke Muscat pekan ini, Albusaidi kembali menegaskan komitmen negaranya pada stabilitas kawasan dan kebebasan navigasi. Melalui akun X resminya, ia menyatakan Oman akan terus mendukung upaya mengurangi ketegangan dan memajukan koeksistensi damai regional.
Diplomasi masih berjalan, tetapi rapuh
Di tengah ancaman keras itu, jalur perundingan sebenarnya belum sepenuhnya tertutup. The New York Times melaporkan negosiator AS dan Iran sedang menyusun rancangan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari.
Pembahasan itu mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi ekonomi, dan pembicaraan soal program nuklir Iran. Namun Trump menegaskan Washington tidak akan cepat memberi persetujuan sebelum seluruh syarat AS dipenuhi.
Ia juga menolak gagasan melonggarkan sanksi atau memberi kompensasi ekonomi kepada Iran hanya karena penyerahan cadangan uranium. Di titik ini, ancaman terhadap Oman memperlihatkan betapa kerasnya perebutan kendali atas jalur energi global, sekaligus betapa sempitnya ruang diplomasi di kawasan yang masih diliputi perang.
Source: www.beritasatu.com
