Andy Burnham membuka masa pemerintahannya sebagai Perdana Menteri Inggris dengan janji mengakhiri tunawisma. Ia juga menyatakan akan memangkas dominasi Westminster dengan mendelegasikan lebih banyak kewenangan kepada wilayah-wilayah di Inggris.
Dua agenda itu muncul ketika pemerintahan baru menghadapi tekanan biaya hidup, tuntutan perbaikan layanan sosial, dan ketidakpuasan publik terhadap politik. Burnham berjanji segera menyiapkan langkah darurat agar masyarakat mendapat “ruang bernapas”.
Hunian Menjadi Instrumen Utama
Penanganan tunawisma ditempatkan Burnham sebagai salah satu instruksi pertama pemerintahannya. Ia memandang penyediaan hunian sebagai cara untuk menurunkan beban kesejahteraan dengan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pemerintahannya juga berencana membangun lebih banyak rumah milik pemerintah. Kebijakan ini disiapkan bersamaan dengan perluasan dukungan bagi warga yang membutuhkan, termasuk akses layanan kesehatan mental.
| Bidang | Rencana Pemerintahan Burnham |
|---|---|
| Ekonomi | Mengupayakan harga kebutuhan pokok lebih terjangkau dan mendukung reindustrialisasi. |
| Anak muda | Membantu lebih banyak anak muda memperoleh pekerjaan melalui reformasi pendidikan. |
| Kesejahteraan | Memperluas dukungan sosial, termasuk layanan kesehatan mental. |
| Hunian | Membangun lebih banyak rumah milik pemerintah untuk menekan tagihan kesejahteraan. |
Selain urusan hunian, Burnham menjanjikan ekonomi baru yang membuat kebutuhan pokok lebih mudah dijangkau. Kompas.com melaporkan ia juga ingin mendorong reindustrialisasi guna memperkuat industri domestik Inggris.
Rencana 10 tahun untuk Inggris disebut akan dipaparkan pada akhir tahun ini. Sebelum itu, pemerintah baru dijadwalkan menyusun rencana aksi darurat pada hari berikutnya setelah pelantikan.
Desentralisasi dari Westminster
Burnham menjadikan desentralisasi sebagai arah politik utama pemerintahannya. Ia ingin setiap wilayah memperoleh ruang yang lebih luas untuk menentukan langkah dan mengatasi persoalan setempat.
“Saya akan mengambil kekuasaan dari Westminster dan mendelegasikannya ke setiap wilayah di negeri ini, sehingga mereka dapat berbuat lebih banyak,” kata Burnham. Pernyataan itu menegaskan niatnya menggeser pola politik dari persaingan menuju kolaborasi dan pemecahan masalah.
Ia turut menyoroti warisan kebijakan era 1980-an, terutama privatisasi dan deindustrialisasi. Menurutnya, banyak daerah di Inggris masih merasakan dampak kebijakan tersebut hingga kini.
Menggantikan Keir Starmer
Burnham dilantik setelah bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham pada Senin, 20 Juli 2026. Menurut pernyataan Istana Buckingham yang dikutip BBC, raja memintanya segera membentuk pemerintahan baru dan Burnham menerima tawaran tersebut.
Dalam prosesi itu, Burnham mencium tangan raja setelah pengangkatannya dan juga menyandang jabatan Menteri Keuangan Pertama. Istrinya, Marie-France van Heel, hadir mendampinginya dalam acara tersebut.
Ia menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri akibat tekanan internal. Pergantian kepemimpinan ini terjadi saat Partai Buruh menghadapi tantangan berat menjelang pemilihan umum berikutnya yang diperkirakan berlangsung pada 2029.
Partai Reformasi saat ini memimpin dalam jajak pendapat, sehingga Burnham memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk membalikkan keadaan. Tantangan pemerintahannya pun mencakup persoalan ekonomi sekaligus pemulihan kepercayaan publik terhadap politik Inggris.
Setelah dilantik, Burnham mengakui masyarakat mulai jenuh terhadap dinamika politik. “Saya mendengar Anda. Kita belum cukup baik dan kita perlu menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sebelum menjadi perdana menteri, Burnham menjadi anggota parlemen Inggris pada 2001 hingga 2017 dan pernah menjadi menteri dalam pemerintahan Tony Blair serta Gordon Brown. Dalam beberapa tahun terakhir, ia membangun citra sebagai politikus yang dekat dengan masyarakat melalui gaya sederhana dan video media sosial.