Presiden Libanon Joseph Aoun akan membawa proposal pelucutan senjata Hizbullah ke Gedung Putih pada Selasa, 21 Juli 2026. Sebagai imbalannya, Beirut berharap Presiden AS Donald Trump dapat mendorong Israel menarik pasukannya dari wilayah Libanon.
Rencana tersebut menempatkan penarikan pasukan Israel sebagai taruhan utama bagi upaya Aoun memperkuat kembali kedaulatan negaranya. Israel masih menguasai sebagian kawasan selatan Libanon, sementara ratusan ribu warga belum dapat kembali ke rumah akibat konflik.
Pertemuan itu akan menjadi kunjungan pertama kepala negara Libanon ke Gedung Putih dalam hampir dua dekade. Agenda ini juga menjadi pertemuan tatap muka pertama Aoun dan Trump ketika situasi keamanan regional masih rapuh.
Proposal Bertahap untuk Washington
Seorang pejabat Libanon menyebut Aoun akan menyerahkan proposal tertulis mengenai tahapan pelucutan senjata Hizbullah. Kelompok yang didukung Iran itu menolak pelucutan senjata dan belum bersedia membuka pembicaraan langsung dengan Israel.
Aoun sebelumnya menyatakan akan meminta Trump menekan Israel agar melaksanakan kesepakatan yang dimediasi AS pada 26 Juni 2026. Kesepakatan itu mencakup pelucutan senjata Hizbullah, penarikan bertahap pasukan Israel, serta peluang menuju hubungan yang lebih damai antara Libanon dan Israel.
| Agenda | Pokok Rencana | Tujuan bagi Libanon |
|---|---|---|
| Pelucutan senjata | Tahapan pelucutan Hizbullah | Negara memegang kewenangan senjata |
| Penarikan Israel | Penarikan bertahap pasukan | Pemulihan kedaulatan wilayah |
| Dialog | Membuka jalan hubungan lebih damai | Meredakan konflik berkepanjangan |
Gagasan bahwa negara menjadi satu-satunya pihak yang berwenang memiliki senjata telah menjadi prioritas Aoun sejak awal pemerintahannya. Posisi Hizbullah disebut melemah setelah serangan besar Israel pada 2024 dan jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu utama kelompok tersebut.
Militer Libanon sebelumnya dikerahkan ke wilayah selatan untuk mengamankan gudang senjata Hizbullah sesuai kesepakatan gencatan senjata setelah perang 2024. Proses itu disebut berlangsung tanpa perlawanan berarti dari Hizbullah yang telah kehilangan sebagian kekuatannya.
Konflik yang Kembali Membesar
Situasi kembali memburuk pada 2 Maret 2026 ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai dukungan kepada Iran yang saat itu diserang AS dan Israel. Serangan tersebut memicu operasi militer besar-besaran Israel melalui udara dan darat.
Kementerian Kesehatan Libanon mencatat lebih dari 4.300 orang tewas dalam konflik itu, termasuk hampir 800 anak-anak, perempuan, dan tenaga medis. Data tersebut tidak membedakan jumlah korban sipil dan kombatan, sementara Hizbullah belum mengumumkan jumlah anggotanya yang tewas.
Di tengah eskalasi, Aoun menyerukan pembicaraan langsung dengan Israel, yang menjadi perubahan besar dalam kebijakan Libanon. Langkah itu menghasilkan kontak langsung tingkat tinggi pertama antara kedua negara dalam beberapa dekade, meski Aoun belum menyatakan kesediaan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Tekanan Politik di Dalam Negeri
Sikap Aoun memicu kritik keras dari Hizbullah dan para pendukungnya. Namun, ia tetap berpandangan bahwa Hizbullah telah memicu perang dan menyeret Libanon ke konflik demi kepentingan Iran.
Aoun, 62 tahun, terpilih sebagai presiden pada 2025 setelah sebelumnya memimpin angkatan bersenjata Libanon dengan dukungan AS. Pemerintahannya juga menghadapi tuntutan reformasi ekonomi yang tertunda serta penyelesaian proses hukum ledakan Pelabuhan Beirut pada 2020.
Kunjungan ke Washington menjadi ujian bagi kemampuan Aoun menghubungkan pelucutan Hizbullah dengan pemulihan wilayah Libanon. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan Israel untuk menarik pasukan dan pada respons Hizbullah terhadap rencana tersebut.
