Pembiayaan dari APBN dinilai tak terelakkan untuk mempercepat pembangunan pelabuhan di wilayah kepulauan Jawa Timur. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, menilai kebutuhan anggaran proyek itu terlalu besar jika hanya dibebankan kepada APBD Jatim.
Huda menyebut nilai investasi pembangunan pelabuhan mencapai sekitar Rp 20 triliun. Sementara itu, APBD Jatim berada di kisaran Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun, sehingga ruang fiskal daerah dinilainya tidak cukup untuk menanggung proyek sebesar itu sendiri.
Pelabuhan, penyeberangan, dan kapal masuk prioritas
Dalam keterangannya kepada Sudutkota.id pada Jumat (10/7/2026), Huda menegaskan bahwa pembangunan di kawasan kepulauan tidak cukup hanya membicarakan jalan darat. Pelabuhan, sarana penyeberangan, dan peremajaan kapal juga harus menjadi bagian dari prioritas agar konektivitas antardaerah benar-benar terbentuk.
Ia menyoroti masih panjangnya waktu tempuh laut yang harus dilalui masyarakat kepulauan. Saat ini, perjalanan antarpulau masih bisa memakan waktu 6 hingga 8 jam, kondisi yang menurutnya membuat mobilitas warga kurang efisien.
| Fokus Infrastruktur | Masalah yang Disorot | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Jalan dan konektivitas antardaerah | Akses antarwilayah belum optimal | Mobilitas masyarakat lebih cepat |
| Pelabuhan dan penyeberangan | Perjalanan laut masih 6-8 jam | Waktu tempuh lebih singkat |
| Peremajaan kapal | Sarana transportasi perlu ditingkatkan | Layanan transportasi lebih memadai |
Dorongan agar perhatian tidak berhenti di daratan
Menurut Huda, infrastruktur di Jawa Timur tidak boleh dipandang hanya dari sisi daratan. Wilayah kepulauan juga membutuhkan akses transportasi yang memadai agar warga tidak terus bergantung pada perjalanan laut yang memakan waktu lama.
Karena itu, ia meminta perhatian pemerintah provinsi tidak tertahan di proyek-proyek daratan saja. Penguatan konektivitas, lanjut dia, akan berdampak langsung pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Swasta boleh terlibat, pemerintah pusat tetap dibutuhkan
Huda menyatakan keterlibatan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan persoalan selama mengikuti aturan yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap wajib menghadirkan infrastruktur yang layak bagi masyarakat dengan skema pembiayaan yang realistis.
Ia menyebut sumber dana bisa berasal dari APBN, APBD, maupun investasi swasta, selama seluruhnya ditempatkan sebagai bagian dari skema teknis yang sesuai kebutuhan lapangan. Untuk proyek pelabuhan, ia meminta Pemprov Jatim lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait agar realisasi pembangunan bisa dipercepat.
Huda juga optimistis proyek itu dapat terwujud apabila perencanaannya matang. Menurut dia, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur, terutama di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.