Pemerintah Amerika Serikat memperketat langkah pencegahan agar Ebola tidak masuk ke wilayahnya, sambil menyiapkan fasilitas karantina khusus di Kenya untuk warga Amerika yang terpapar tetapi belum menunjukkan gejala. Langkah ini diambil ketika wabah di Republik Demokratik Kongo terus memburuk dan ancaman penularan di kawasan Afrika tengah masih tinggi.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan sikap keras pemerintahnya dengan menyatakan bahwa tidak satu pun kasus Ebola boleh masuk ke Amerika Serikat. Sejalan dengan itu, pemeriksaan kesehatan di sejumlah bandara utama ikut diperketat sebagai bagian dari upaya menahan risiko impor kasus.
Fasilitas karantina di Kenya
Tempat karantina yang sedang dibangun di Kenya disiapkan untuk menampung warga Amerika yang perlu segera keluar dari Republik Demokratik Kongo. Dengan fasilitas itu, mereka dapat menjalani masa karantina tanpa harus menempuh perjalanan panjang kembali ke Amerika Serikat.
Pejabat AS menyebut fasilitas tersebut dirancang untuk menangani seluruh spektrum Penyakit Virus Ebola, termasuk kebutuhan perawatan kritis. Proyek ini dijalankan melalui kerja sama Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Pentagon.
Keberadaan fasilitas di luar negeri ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memindahkan titik awal penanganan risiko lebih dekat ke zona wabah. Dengan begitu, pemerintah AS berupaya memisahkan tahap awal penanganan dari sistem kesehatan domestik di dalam negeri.
Kritik dari kalangan kesehatan
Langkah tersebut langsung menuai kritik dari sejumlah pakar kesehatan. Mereka menilai Amerika Serikat sebenarnya sudah memiliki jaringan rumah sakit khusus yang dianggap siap menangani Ebola di dalam negeri.
Jeremy Konyndyk, mantan direktur USAID saat wabah Ebola Afrika Barat 2014-2016, mengatakan dirinya terganggu dengan pendekatan pemerintah. Menurut dia, kebijakan itu seolah menunjukkan bahwa warga AS yang terinfeksi tidak mendapat dukungan di negaranya sendiri.
Dr. Krutika Kuppalli juga menyebut langkah itu sebagai sesuatu yang “gila” dan berpotensi membawa “konsekuensi mengerikan.” Sementara itu, Lawrence Gostin dari Organisasi Kesehatan Dunia menilai rencana tersebut “ceroboh, tidak etis, & mungkin melanggar hukum.”
Pertanyaan dari Kenya dan pengawasan di bandara
Di Kenya, rencana itu memunculkan pertanyaan karena fasilitas tersebut dikhususkan bagi warga Amerika. Kementerian Kesehatan Kenya menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional harus tetap tunduk pada hukum nasional.
Pemerintah Kenya juga menekankan bahwa keselamatan warga Kenya dan petugas medis garda depan tetap menjadi prioritas. Sikap itu menunjukkan perhatian terhadap cara fasilitas asing tersebut akan dijalankan di wilayah mereka.
Di dalam negeri, pengawasan kedatangan juga diperluas. Bandara Internasional John F. Kennedy di New York ditambahkan ke daftar lokasi pemeriksaan kesehatan khusus, bersama Atlanta, Houston, dan Dulles.
CDC juga memberlakukan Title 42 setidaknya selama 30 hari. Aturan kesehatan masyarakat itu membatasi masuknya warga non-AS yang sempat berada di Republik Demokratik Kongo, Uganda, atau Sudan Selatan dalam 21 hari terakhir.
Wabah yang masih berlangsung
Laporan pemerintah Republik Demokratik Kongo menunjukkan 1.077 kasus suspek Ebola dengan 238 kematian suspek. Dari jumlah itu, 121 kasus dan 17 kematian telah terkonfirmasi, yang menandakan wabah masih menjadi ancaman serius di lapangan.
Uganda juga melaporkan tujuh kasus terkait wabah ini dengan satu kematian. Pemerintah negara itu kemudian menutup sementara perbatasan darat dengan Republik Demokratik Kongo secara segera.
Hanya tim penanggulangan Ebola resmi, operasi kemanusiaan, transportasi logistik pangan, dan personel keamanan esensial yang diizinkan melintas. Mereka juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan ketat serta isolasi selama 21 hari untuk menekan risiko penularan lebih lanjut.